Month: February 2020

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia – Mendekati waktu Pemilihan Umum alias Pemilu tahun 2019 mendatang, makin banyak kritik dan saran untuk pemerintah Indonesia. Para masyarakat pun mulai menilai apakah masa pemerintahan sekarang ini sudah baik atau belum. Malahan, ada juga yang membandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Nah namun pemerintahan yang baik itu sebenarnya kayak apa sih?

Berdasarkan dari BBC, beberapa lembaga internasional seperti World Justice Project dan World Bank sudah melakukan riset soal itu dan membuat ranking negara dengan pemerintahan terbaik. Yang dinilai yaitu ada tiga aspek yaitu pengambilan kebijakan sosial, tingkat kepercayaan, dan aturan hukum paling efektif. Yuk intip negara mana saja yang meraih nilai tertinggi dan bagaimana mereka bisa jadi negara dengan pemerintahan terbaik. idn slot

1. Denmark

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia

Negara Denmark dianggap paling sempurna dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup penduduknya. Seluruhnya dapat fasilitas yang baik.

Poin terpenting yang dibuatkan Denmark jadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik adalah keberhasilannya memenuhi kebutuhan kesehatan, nutrisi, pendidikan dasar, dan juga komunikasi warganya. Tak cuma buat penduduknya aja sih, semua orang yang tinggal di Denmark akan mendapat fasilitas itu. Hebatnya, orang Denmark juga punya kepercayaan yang tinggi antar warganya. Misalnya kalau izin sakit dan tidak bisa masuk kantor, tidak perlu pakai surat dokter. Bilang ke atasan aja, mereka sudah pasti percaya dan akan memberi izin. www.americannamedaycalendar.com

Prioritas lain Pemerintah Denmark adalah mendorong peningkatan kerja sama publik dan privat (Public-Private Partnership) terutama dalam rangka mencapai tujuan SDGs 2030. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Denmark telah menganggarkan dana sebesar DKK 490 juta, di mana DKK 60 juta ditujukan bagi pengembangan inovasi dan promosi kewirausahaan, antara lain yang difokuskan bagi kaum perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, Pemerintah Denmark telah mengalokasikan anggaran sebesar DKK 350 juta untuk periode 2018-2021, termasuk kontribusi sebesar DKK 25 juta pertahun di dalam kerangka Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) guna membangun dan meningkatkan kemitraan konkrit antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat madani dalam mencapai tujuan SDGs 2030.

2. Selandia Baru

Perlakuan para penduduk negara Selandia Baru kepada lansia memang paling istimewa. Tak heran kalau masuk jadi salah satu pemerintahan terbaik

Selandia Baru dikenal sebagai negara yang sangat cantik dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan di film Lord of the Rings yang mengambil latar belakang negara Selandia Baru, yang menggambarkan keragaman geografis mulai dari gunung, danau, pantai, sampai kehidupan hewan dan tumbuhannya yang menarik. Tidak hanya itu saja, dalam artikel ini akan membahas negara Selandia Baru lebih dalam dari kondisi iklim, akses transportasi, budaya, sampai ke sistem pendidikan mereka.

Masa pensiun umumnya jadi hal yang menakutkan. Tubuh tidak lagi produktif sementara penghasilan segitu-gitu aja. Kalau di Selandia Baru, itu tidak perlu ditakutnya. Ketika saat warganya masuk usia 65 tahun, pemerintah akan memberi tunjangan dengan nilai yang besar tanpa peduli latar belakangnya. Tak cuma itu aja sih keunggulan negara ini. Ternyata, Selandia Baru merupakan negara pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan di tahun 1893.

3. Kanada

Apa bila mau hidup tentram, Kanada bisa jadi pilihan. Negara ini paling stabil soal urusan politik, bahkan paling jarang ada terorisme atau kekerasan

Meski pilihan hidup penduduknya beda-beda, penduduk Kanada cenderung bisa menerima perbedaan. Persoalan yang sering jadi perbedebatan seperti hak pilih wanita serta LGBTQ sudah tidak jadi hal besar. Pantas saja kan negaranya tentram dan damai. Tak cuma itu saja, soal nutrisi, kesehatan, pendidikan dasar, dan hak asasi manusia juga terpenuhi dengan baik.

4. Jepang

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia

Jepang menjadi satu-satunya negara Asia dengan pemerintahan terbaik. Yang menjadi kekuatan negara ini adalah sistem pendidikannya.

Negara yang terkenal dengan sebutan negeri matahari terbit ini berada di benua Asia tepatnya berada di kawasan Asia Timur. Negara Jepang termasuk negara kepulauan, terdiri atas 6.852 pulau yang tersebar dari utara hingga ke selatan dengan 4 pulau utamanya yakni Hokkaido, Honsu, Shikoku dan Kyushu.

Negara Jepang terbentuk sejak 660 SM, tidak heran jika Jepang merupakan salah satu negara tertua di dunia. Pembentukan negara Jepang dilakukan oleh Kaisar Jimmu untuk pertama kalinya dan menjadi pelopor mata rantai monarki di Jepang hingga saat ini.

Negara Jepang ini memang populer sebagai negara maju yang teratur. Tak heran jika masuk jadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik. Kebutuhan dasar termasuk sanitasi semua terpenuhi dengan layak. Memang bahwa asuransi kesehatan termasuk mahal dan berdasarkan pendapatan, tapi penduduknya bisa ke dokter kapan aja tanpa takut biaya. Selain dari pada itu, kekuatan utamanya terletak pada sistem pendidikannya yang baik.

5. Botswana

Adanya prinsip yang dimiliki negara Botswana tentang menyelesaikan pertikaian dengan solusi, bukan berperang, membuatnya jadi negara di Afrika yang pemerintahannya paling baik

Satu-satunya dari negara di Afrika yang dapat julukan sebagai pemerintahan terbaik adalah Botswana. Pencegahan untuk persoalan korupsinya termasuk yang paling baik karena mereka punya badan sendiri yang mengurusi itu, mirip KPK di Indonesia. Istimewanya, pendapatan dari pertambangan berlian didistribusikan secara adil ke seluruh negara. Jadi semua orang bisa menikmati hasil kekayaan alamnya. Mayarakatnya pun terbuka dan suka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Sesuai dengan prinsip mereka bahwa peperangan bukan jalan keluar pertikaian.

6. Chili

Yang terakhir, ada negara Chili yang pemerintahannya transparan dan bisa mengontrol korupsi. Dikatakan bahwa pejabatnya tidak bisa disuap.

Salah satu negara berdaulat yang berada di benua Amerika dan masuk ke dalam negara Amerika Selatan adalah Republik Chili atau dalam bahasa Spanyol yaitu Republica de Chile. Dengan ibu kota Santiago, negara Chili terbagi ke dalam 3 zona. Zona yang pertama dikenal dengan nama Chili kontinental yang merupakan daratan utama, berupa jalur sempit berlokasi di panti barat Kerucut Selatan. Panti barat yaitu Kerucut Selatan yang membujur dari pesisir tenggara Samudra Pasifik hingga Andes dengan panjang 4.270 km. Negara Chili ini berbatasan darat dengan Peru di sebelah utara, Argentina dan Bolivia di sebelah timur dengan panjanga keseluruhan mencapai 6.339 km dan pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Drake.

Apabila negara yang pejabatnya susah disuap adalah Chili. Tragedi suap-menyuap tidak bakal mempan deh disini. Ini karena pemerintahannya yang transparan dan melawan korupsi. Selain dari pada itu, urusan perizinan yang biasanya merepotkan, di Chili sih semuanya jadi lebih mudah dan juga cepat. Asuransi dalam bidang kesehatannya murah tapi efektif. Pembangunan infrastruktur juga masih terus berjalan dengan baik.

Memang bahwa Indonesia belum masuk dalam daftar ini, tapi kita harus tetap optimis lo. Lagi pula, pemerintahan yang baik bukan hanya soal pemimpinnya aja kok, partisipasi rakyat buat mendukung pemerintahan juga jadi kunci suksesnya.

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan di Dunia

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan di Dunia – Pendidikan merupakan salah satu dari berbagai hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang, tidak hanya itu pendidikan juga berperan besar bagi kemajuan dan perkembangan sebuah bangsa. Suatu bangsa yang maju dan besar tentu ditunjang dengan kualitas pendidikan yang memadai bagi warganya.

Baru saja ada suatu lembaga penelitian bernama The Social Progress Imperative merilis hasil penelitian tentang tingkat pendidikan yang dasar di seluruh dunia yang tersaji melalui Index Kemajuan Sosial. Berikut ini akan disajikan tentang Deretan Negara Bersistem Pendidikan Terbaik di Dunia yang berpijak pada hasil penelitian The Social Progress Imperative dan sumber lain yang terpercaya. bet88

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Berdasarkan yang diperlihatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh The Social Progress Imperative ditemukan bahwa Negara-Negara di Asia terus mengalami pertumbuhan dari segi kualitas pendidikannya. Hal tersebut pun terukur dari beberapa faktor seperti tingkat keaksaraan dewasa, kemauan pendaftaran ke sekolah dasar, kemauan pendaftaran ke sekolah menengah, serta kesetaraan gender di dalam pendidikan. Berikut adalah paparan dan hasilnya :

1. Korea Selatan

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada, Korea Selatan bertengger di nomor 1. Korea berhasil mengalahkan Jepang yang  meskipun investasi dalam pendidikan anak usia dini cukup tinggi tetapi masih belum mampu mengimbangi model pendidikan Korea Selatan yang bahkan memberlakukan lama belajar selama tujuh hari kerja. Selain itu Anggaran pendidikan nasional pada tahun 2014 diperkirakan mencapai hingga 11 Miliar US Dollar atau setara 150 Triliun Rupiah. Taraf melek huruf total adalah 97,9% dengan komposisi, laki-laki 99,2% dan 96,6% perempuan. https://www.americannamedaycalendar.com/

2. Jepang

Susunan pendidikan berbasis teknologi telah menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan beberapa kemauan riset yang tak pernah surut, selain itu Bangsa Jepang juga terkenal sangat menghargai tradisi sehingga tak heran melahirkan tokoh besar dalam pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi Guru Bangsa. PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dari Negara Jepang yang hampir 5,96 Triliun USD tentu membuktikan klaim tersebut lebih lanjut.

3. Singapura

Negara bertetangga dengan Indonesia ini menjadi salah satu Negara dengan Sistem pendidikan terbaik dikarenakan fokus dalam mengembangkan pendidikan dasarnya yang kuat dan maju.

4. Hongkong

Manajemen untuk bidang pendidikan di Negara Hongkong mengadopsi model pendidikan UK menjadikan Hongkong  sebagai salah satu yang terbaik, jumlah anggaran pendidikan pendidikan yang cukup tinggi perkapita, ditambah dengan kurikulum mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang sangat berbasis pada fakta dan dunia kerja tentu semakin mendukung berkembangnya pendidikan. Alasan lainnya pastinya terkait dengan tingginya angka orang yang melek huruf yang mencapai 94,6%.

5. Finlandia

Sebagian orang yang menganggap sistem pendidikan di Finlandia adalah yang terbaik di dunia sepertinya harus berpikir ulang dengan hasil penelitian baru ini, sebab kini Finlandia ada di urutan No 6 Dunia. Hal tersebut terjadi karena pengaruh dari berubahnya beberapa kebijakan pemerintah semisal penghapusan program kuliah gratis turut berperan dalam kemunduran yang terjadi.

6. Inggris Raya (UK)

Sistem untuk otonomi pendidikan yang menjadikan perbedaan sistem penyelenggaraan pendidikan seperti misalnya di Skotlandia, Irlandia, Welsh dan Inggris Utara dianggap berperan dalam kemunduran sistem pendidikan di seluruh wilayah Kerajaan.

7. Kanada

Kalender dalam bidang pendidikan di Kanada bervariasi antara 180-190 hari, memberikan hasil yang mengesankan dengan kualitas lulusan terutama perguruan tinggi yang sangat produktif dan kompetitif, selain itu fokus pemerintah dalam pendidikan Anak Usia dini pun turut membantu majunya pendidikan di Negara ini.

8. Belanda

Kurangnya investasi di bidang pendidikan, perencanaan dan manajemen pendidikan utamanya di sektor pendidikan sekolah tinggi, telah menempatkan Belanda pada urutan ini.

9. Irlandia

Meski tingkat melek huruf yang mencapai 99% untuk pria dan wanita, tidak adanya biaya pendidikan mulai dari tingkat awal, menengah hingga perguruan tinggi, ternyata belum mampu menjadikan salah satu negara pada wilayah Kerajaan Inggris ini mencapai rangking yang lebih baik.

10. Polandia

Kementerian Pendidikan Polandia sudah merancang satu model Pendidikan menjadi bisnis Pendidikan di negara ini. Ini mengakibatkan tingginya tingkat investasi di Bidang Pendidikan yang meletakkan negara ini terbaik ke 4 di Eropa dan ke 10 di Dunia.

11. Denmark

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Susunan dalam bidang pendidikan di Denmark terfokus menyeluruh, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga ke tingkat pendidikan tinggi, juga kemauan pemerintah untuk terus mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam hal Pendidikan menjadikan Denmark salah satu Negara dengan sistem pendidikan terbaik di Dunia.

12. Jerman

Dalam negara Jerman, pendidikan adalah sepenuhnya soal negara, yang tidak ada urusannya dengan urusan politis pemerintahan federal. Bagian yang lain pendidikan gratis mulai dari tingkat menengah hingga tinggi menjadikan universitas di Jerman adalah rujukan bagi calon mahasiswa Eropa bahkan Dunia.

13. Rusia

Taraf melek huruf yang mencapai angka 100%, ditambah dengan tenaga kerja Rusia yang terkenal sangat profesional dengan integritas tinggi menjadikan negara ini sebagai salah satu dalam urutan sistem pendidikan terbaik Dunia.

14. Amerika Serikat 

Untuk Anda yang mengira bahwa Negara Paman Sam ini adalah yang terbaik dunia dalam sistem pendidikan tampaknya perlu melihat angka ini. Angka Melek Huruf berkisar 99% (baik laki-laki & perempuan, Rusia 100% dengan asumsi pembulatan). 81.500.000 jumlah dari Siswa terdaftar per tahun dengan 38% di primer (setara dengan SD-SMA), 26% pendidikan tinggi (Universitas) 85% dari Mahasiswa AS telah mencapai ijazah sekunder (Sarjana). Disamping itu sekitar 30% belajar menjadi pemegang ijazah pasca-sekunder (Doctoral dan Postdoctoral). Seluruh warga berhak untuk pendidikan gratis sampai pendidikan sekolah tinggi.

15. Australia

Negeri Kangguru, yang juga negara tetangga Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik sistem pendidikannya, dengan jumlah warga melek huruf mencapai 99%. Malahan ada dari versi lain dari survei sejenis menempatkan Australia sebagai urutan 10 besar terbaik.

16. New Zealand

Keinginan dari para Pemerintah Negara berbahasa resmi Inggris dan Maori ini tampaknya tak bisa diremehkan, meski kebanyakan hasil survei yang menyatakan negara ini sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik, Angka itu di dasarkan pada kemauan warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan bukan pada prestasi pendidikannya.

17. Israel

Negara yang memiliki bahasa resmi Ibrani dan Arab ini juga salah satu yang terbaik sistem pendidikannya, kebanyakan diukur dari skala pendidikan tingginya. Disamping itu pendidikan dasar dan menengah untuk usia kanak-kanak masih terus dikembangkan.

18. Belgia

Pendidikan di belgia dijalankan dengan berbagai cara dan ketentuan, namun untuk jenjang hingga tahapan sekolah menengah diwajibkan bagi seluruh warga tanpa dikenakan biaya.

19. Republik Ceko

Di negara ini pendidikan gratis hingga usia 15. Sistem pendidikannya pun terbagi menjadi lima tingkat pra-sekolah, SD, SMA, perguruan tinggi, dan universitas.

20. Swiss

Meski populer sebagai negara pemberi hadiah Nobel, rangking Swiss sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tampaknya masih harus berada di urutan terendah versi survei ini. Ini terkait langsung dengan kebijakan pemerintah Swiss tentunya.

Beberapa Bentuk Pemerintahan Yang Ada di Dunia

Beberapa Bentuk Pemerintahan Yang Ada di Dunia – Tiap negara baik yang berdaulat maupun tidak pasti memiliki pemerintahan. Pemerintah merupakan sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir, bisa merupakan sebuah negara atau wilayah di dalam negara. Dalam perihal definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah biasanya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi ternyata ada banyak sekali bentuk pemerintahan di dunia ini. Apa saja mereka?

Begitu mudah untuk menyebut kata “pemerintah,” tetapi jauh lebih baik jika kita menyebut kata tersebut dengan terminologi yang tepat. Pastinya saja, kita juga harus memahami arti dari setiap terminologi yang ada. slot online

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia

Selain dari pada itu pun, kemungkinan istilah-istilah ini akan sangat membantu ketika kita mempersiapkan diri untuk ujian kewarganegaraan, menulis esai filsafat, menulis berita atau laporan, atau mengerjakan tugas kuliah ilmu politik di menit-menit terakhir. www.mrchensjackson.com

Pada daftar ini, kita akan menemukan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan. Sebagian merujuk pada kebijakan ekonomi, yang lain kepada struktur politik, dan yang lain kepada ideologi filosofis.

Beberapa dari konsep di sini saling tumpang tindih, sementara yang lain tidak memiliki paralel langsung. Ini dapat menjadi hal yang rumit, tapi setidaknya kami mencoba menyajikannya dengan lebih sederhana.

Satu persamaan yang dimiliki istilah-istilah ini adalah, masing-masing mengacu pada pendekatan tata kelola dan mengarah kepada ide-ide yang kompleks, berkembang, dan sering bertentangan mengenaio bagaimana kita harus hidup berdampingan dalam masyarakat yang lebih besar.

Simak penjelasannya mengenai 20 bentuk pemerintahan yang paling umum, lengkap dengan beberapa contohnya di dunia nyata.

1. ANARKI

Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).

2. ARISTOKRASI

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia

Aristokrasi tertuju pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun.

Dalam kelas ini, kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah. Aristokrasi mempromosikan sistem kelas inheren yang menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah.

3. BIROKRASI

Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah (yang ditunjuk tanpa pemilu) menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif.

Dalam birokrasi, aturan, peraturan, prosedur, dan hasil dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, dan mencegah favoritisme dalam sistem.

Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh. Memang, penyederhanaan birokrasi implementasi kebijakan dapat terjadi di bawah pemerintahan seorang diktator atau demokrasi.

4. KAPITALISME

Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas—yang dengan kontrol regulasi terbatas—adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.

Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.

5. KOLONIALISME

Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.

Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa. Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.

6. KOMUNISME

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia

Dalam bentuknya yang paling murni, Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Komunisme, yang sebagaimana diidealkan oleh para pemikir Karl Marx dan Friedrich Engels, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.

Oleh karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.

Perlawanan untuk stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini mampu bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.

7. DEMOKRASI

Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.

Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

8. FEDERALISME

Federalisme yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal. Ini umumya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian, teritori, atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas dan menyatukan.

Ini pun dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintahan yang berbeda.

9. FEODALISME

Feodalisme yaitu sebuah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer. Walaupun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis memisahkan kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani.

Kesempatan untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Pada sistem ini, petani biasanya menyediakan layanan tenaga kerja dan militer dengan imbalan pendudukan tanah dan perlindungan dari pasukan luar di bawah wewenang tuan yang mulia. Saat gilirannya, bangsawan, atau wilayah kekuasaan, sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer.

Feodalisme merupakan cara hidup yang sangat terdesentralisasi dan agraria, yang digantikan ketika kerajaan Eropa menciptakan infrastruktur untuk memaksakan pemerintahan pusat atas berbagai kekuasaan mereka.

10. KLEPTOKRASI

Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang berkuasa telah berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau keduanya, melalui korupsi dan pencurian. Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang akan diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi sebuah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penyelewengan dana, penggelapan, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi.

Kepentingan dari pribadi ini biasanya akan tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi partai yang berkuasa itu sendiri.

Mengenai Demokrasi Dengan Pemerintahan Demokrasi

Mengenai Demokrasi Dengan Pemerintahan Demokrasi – Dengan etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Dalam perkataan dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) demokrasi secara sederhana diartikan sebagai “the government from the people, by the people,,and for the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. sbobet88

Mengenai Demokrasi dan Negara-negara Dengan Pemerintahan Demokrasi

Berikut ini merupakan sejumlah pengertian demokrasi menurut para ahli.

1. Pengertian dari demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan yang mana dibentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. https://www.mrchensjackson.com/

2. Pengertian dari demokrasi menunut Charles costello adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas oleh hukum dan budaya dalam melindungi masing-masing hak perorangan warga negara.

3. Pengertian dari demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan yang dilaksanakan dan diadakan dari rakyat dan bagi rakyat. Hal terkait yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat sendin yang telah dipilih olch mereka rakyat sendiri setelah yakin kalau setiap keperluannya senantiasa mendapat perhatian pada aturan yang sudah atau akan disusun olch wakil-wakil rakyatnya terkait penerapan kekuasaan negara.

Istilah dari kata demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Kemudian setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat sebelumnya.

Pada kebenarannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas, mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk bedan-badan perwakilan. Setelah itu, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Demokrasi dapat pula dimaknai sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Ketika masa dahulu, saat sistem pemerintahan demikian rupanya menyulitkan setiap rakyat yang mana rakyat tidak begitu dipertimbangkan untuk mendukung sistem pemerintahan. Namun begitu ketika saat sekarang sejarah sudah mencatat kalau Demokrasi merupakan sistem politik yang paling banyak penerapannya di sejumlah negara seluruh dunia. karna kita semua dapat dimaklumi jika Demokrasi merupakan suatu sistem yang transparan dan adil.

Ciri – Ciri Demokrasi

Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi jika menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan ciri – ciri demokrasi. Ciri – ciri demokrasi antara lain:

– Penduduk negara turut terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

– Adanya penghargaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat.

– Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman independen sebagai bagian dari alat penegakan hukum.

– Setaranya dalam hak bagi seluruh rakyat di segala bidang (pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya).

– Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

– Pers nya pun yang dapat bebas dalam menyampaikan informasi dan juga mengontrol perilaku kebijakan pemerintah.

– Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, adil, jujur dalam menentukan pilihan pemimpin dan pemerintahan serta anggota perwakilan rakyat.

– Adanya pengakuan dari perbedaan keragaman suku, agama, budaya, bahasa dan lain sebagainya.

Selain dari pada ciri – ciri demokrasi di atas, terdapat ciri lain dari negara demokrasi yaitu:

– Ciri Konstitusional: Berkaitan dengan kehendak, kekuasaan atau kepentingan rakyat yang tercantum pada di dalam konstitusi atau undang – undang yang berlaku.

– Ciri Perwakilan: Berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan diwakilkan oleh sejumlah orang yang dipilih oleh rakyat sendiri.

– Ciri Pemilihan umum: Kegiatan politik dalam memilih pihak di pemerintahan.

– Ciri Kepartaian: partai yang digunakan sebagai media dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

– Ciri Kekuasaan: adanya pembagian kekuasaan serta pemisahan kekuasaan.

– Ciri Tanggung Jawab: Tanggung jawab yang berasal dari pihak terpilih.

Waktu ke waktu sudah bertambah banyak negara yang mengganti sistem pemerintahan mereka dengan sistem demokrasi. Indonesia tergolong negara yang menerapkan sistem demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Perihal ini disebabkan demokrasi dipertimbangan banyaknya jumlah rakyat yang dipunyai oleh sebuah negara. Di bawah ini kami akan membahas sebagian negara-negara yang menganut sistem demokrasi terbesar di dunia.

1. India

Mengenai Demokrasi dan Negara-negara Dengan Pemerintahan Demokrasi

 India merupakan negara dengan sistem demokrasi dengan jumlah penduduknya paling besar di dunia yaitu urutan nomor 2 yang menyebabkan negara in termasuk negara demokrasi paling besar di dunia. Terdapat pula sistem yang diadopsi India adalah sistem demokrasi liberal. Pada akhir ini atau tepatnya pada tahun 2014 Silam yang mengadakan pemilihan umum. Bisa kita bayangkan coba kondisi pemilu di sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Biarpun begitu proses berjalannya pemilu di sana benar terjaga dengan anan dan berlangsung secara karena sistem yang mereka pakai benar-benar efisien.

2. Amerika Serikat

Negara yang seringkali dinamakan dengan Paman Sam merupakan penganur demokrasi paling tua dan juga lebih berpengalaman. Perjalanan sistem demokrasi di sana hingga waktu sekarang ini sungguh baik dan sudah menjadi negara adikuasa. Selain daripada itu negara ini termasuk negara paling berpenganuh di dunia untuk saat ini. Total dari peserta pemilu di sana kurang lebih dapat mencapai 250 juta jiwa yang menunjukkan bahwa betapa tingginya antusias masyarakat Amerika Serikat di sana.

3. Indonesia

Negara Indonesia sendiri bertambah berhasil saja ketika menerapkan mengadakan Pemilu. Dibuktikan ketika Pemilu terakhir ini Indonesia bisa terbilang cukup aman tertib serta lancar walaupun tidak sepenuhnya dapat kita katakan baik apabila disamakan dengan negara India terkait sistem yang efisien. Namun begitu mengenai pergerakan politik setiap waktunya menjadi bertambah dan bertambah bagus. Pada tahun 2014 saja jumlah partisipan yang terlibat pada pemilu yakni mencapai lebih dari 190 juta jiwa. Kemudian nantinya bisa diprediksikan pada Pemilihan selanjutnya, jumlah suara akan tetap bertambah terlebih lagi Sudah cukup banyak remaja yang sudah memasuki usia bisa ikut menyuarakan suaranya.

4. Brazil

Negara Brazil tergolong negara yang terbesar dan jumlah penduduknya amat tinggi di Benua Amerika Selatan. Brazil juga memiliki jumlah penduduk mencapai kurang lebih 200,000,000 jiwa. Tentang hak suara pemilu bisa mencapai 140 juta jiwa. Pelaksanaan untuk pemilihan umum di Brasil sendiri adalah 4 tahun sekali beda halnya dengan Indonesia yang pelaksanaannya lima tahun sekali.

5. Pakistan

Pakistan yaitu sebuah negara Islam yang memiliki jumlah penduduk paling banyak nomor 2 didunia sudah negara kita negara Indonesia Pakistan sendiri juga adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dan terbesar. Secara urutan nomor 5. Intinya negara ini mempunyai konsep pemerintahan republik Islam namun begitu terkait pelaksanaan pemilihan pemerintah masih memakai sistem demokrasi lewat pemilihan umum.

6. Nigeria

Nigeria merupakan negara yang lokasinya berada di benua Afrika tepatnya di bagian barat Nigeria. negara yang termasuk ke dalam benua Afrika ini memiliki jumlah penduduk banyak. Negara Nigeria sendiri mempunyai konsep pemerin republik Federal Nigeria yang baru saja menerapkan pemilihan umum terakhir terjadi di tahun 2015 yang lalu. Yang mana pada penentuan di negara Nigeria diterapkan bertepatan dengan pemilihan presiden dan parlemen pemerintahan.

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN – Tahukah Anda ternyata ada banyak sekali bentuk-bentuk pemerintahan di dunia ini? Beragai negara lain ada juga lho yang tidak memiliki presiden. Lho, terus siapa dong pemimpinnya? Jawabannya, tergantung seperti apa bentuk pemerintahannya.

Kali ini mau membahas bentuk-bentuk pemerintahan negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), nih. Anda pastinya telah tahu dong siapa saja anggota negara ASEAN? Negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. slot88

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Negara Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang bekerja sama didalam bidang ekonomi dan geo-politik. Organisasi ini didirikan terhadap th. 1967 di Bangkok, Thailand. Negara ASEAN berjumlah 5 terhadap awal pembentukkannya. Namun kala ini jumlah Negara Anggota ASEAN telah meraih 10. www.benchwarmerscoffee.com

ASEAN miliki Prinsip yang dipegang teguh yakni :

– Menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional semua negara anggota ASEAN;

– Komitmen dengan dan tanggung jawab kolektif didalam menambah perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN;

– Menolak agresi, ancaman, pemakaian kekuatan, atau tindakan lainnya didalam wujud apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;

– Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan didalam negeri negara anggota ASEAN, dan menjunjung kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, dan juga pemajuan keadilan sosial.

Masyarakat ASEAN

Masyarakat ASEAN adalah kesatuan bangsa Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup damai, stabil dan makmur, dan juga terikat dengan didalam kemitraaan pembangunan yang dinamis dan saling peduli.

Pembentukan Masyarakat ASEAN dilatarbelakangi, antara lain, oleh adanya dampak negatif krisis ekonomi yang menimpa negara-negara anggota ASEAN terhadap th. 1997. Hal itu mendorong ASEAN berinisiatif untuk menciptakan kawasan yang miliki daya tahan ekonomi. Selain itu, pembentukan Masyarakat ASEAN didorong oleh munculnya lebih dari satu isu international yang mengganggu stabilitas di kawasan ASEAN, seperti terorisme, perdagangan narkotika, kejahatan lintas batas, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan latar belakang tersebut, terhadap 9th ASEAN Summit th. 2003 di Bali, negara anggota ASEAN menyetujui untuk membentuk Masyarakat ASEAN terhadap th. 2020 dengan tiga pilar yakni pilar politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Sudah mulai penasaran seperti apa bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara tersebut? Yuk, langsung saja simak pembahasan lengkapnya di bawah ini!

Bentuk Pemerintahan Indonesia

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Bentuk negara: Republik Presidensial

Ibukota: Jakarta

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan (Desentralis)

Berdasarkan konstitusinya, Indonesia merupakan negara kesatuan, tetapi ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada 6 urusan wajib pemerintah pusat, yakni Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, dan Pendidikan.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Sistem presidensil di Indonesia secara formal dan substansial bervariasi dalam periode kepolitikannya. Sekarang ini, sistem presidensil di Indonesia dijalankan dengan cara pemilu (pemilihan presiden dan wakil presiden yang sepaket). Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Malaysia

Bentuk negara: Monarki Federasi

Ibukota: Kuala Lumpur

Kepala negara: Sultan yang dipertuan agung

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Federasi

Malaysia adalah negara berbentuk federasi dengan 13 negara bagian.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Sistem parlementer di Malaysia menganut model Westminster, di mana Kepala Negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Kepala Negara Malaysia dipilih setiap 5 tahun oleh lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala Negara pun punya wewenang mengangkat Perdana Menteri yang jadi Kepala Pemerintahan dan tokoh dominan dalam pemerintahan negara.

Bentuk Pemerintahan Filipina

Bentuk negara: Republik Presidensial

Ibukota: Manila

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan

Meskipun disebut sebagai negara kesatuan, tetapi nyatanya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom, yakni region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera yang memiliki kekuasaan legislatif tertentu.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Presiden menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan dipilih untuk jabatan 6 tahun. Sementara untuk wakil presiden dipilih secara langsung dan terpisah dari pemilihan presiden.

Bentuk Pemerintahan Singapura

Bentuk negara: Republik Parlementer

Ibukota: Singapura

Kepala negara: Presiden

Kepala Negara Singapura ialah presiden yang dipilih untuk menjabat selama 6 tahun. Presiden yang dipilih setidaknya harus sudah pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, atau pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dollar.

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Sistem pemerintahan: Parlementer

Sedangkan Kepala Administrasi Negara dikepalai oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh menteri-menteri yang semuanya anggota parlemen. Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden, sedangkan para menteri diangkat oleh Presiden atas saran Perdana Menteri.

Bentuk Pemerintahan Thailand

Bentuk negara: Monarki Konstitusional

Ibukota: Bangkok

Kepala negara: Raja

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Negara Thailand terbagi ke dalam 76 provinsi yang disebut changwat. Tiap provinsi atau changwat ini dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh Mendagri (kecuali gubernur Bangkok yang dipilih rakyat).

Sistem pemerintahan: Parlementer

Raja selaku Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.

Bentuk Pemerintahan Brunei Darussalam

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Bentuk negara: Monarki Absolut

Ibukota: Bandar Sri Begawan

Kepala negara: Sultan

Kepala pemerintahan: Sultan

Bentuk negara: Kesatuan

Negara Brunei terbagi ke dalam 4 distrik administratif yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab ke Perdana Menteri.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Untuk dasarnya, Sultan berperan dominan pada sistem pemerintahan Brunei. Konstitusi Brunei merupakan gabungan dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Inggris/Westminster. Di Brunei, Sultan adalah pilihan Allah di bumi, sehingga Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam di segala aspek kehidupan kesultanan.

Bentuk Pemerintahan Vietnam

Bentuk negara: Republik Sosialis

Ibukota: Hanoi

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Administrasi pemerintahan Vietnam dibagi ke dalam 64 provinsi.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki oleh NA atau National Assembly. Organ eksekutif ini terdiri dari Perdana Menteri, deputi PM, menteri-menteri, dan beberapa anggota lainnya. Khusus PM, ia harus bertanggung jawab kepada NA. Presiden di Vietnam merupakan kepala negara yang mewakili rakyat secara internal dan eksternal.

Bentuk Pemerintahan Laos

Bentuk negara: Republik Sosialis

Ibukota: Vientiane

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Negara Laos dibagi dalam 16 provinsi dan sebuah zona khusus yang diperintah secara militer.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Kepala Negara ini pun dipimpin oleh Presiden dan Kepala Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri.

Bentuk Pemerintahan Myanmar

Bentuk negara: Republik Parlementer

Ibukota: Rangoon

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan

Sistem pemerintahan: Presidensil

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada negara Myanmar, Presiden dipilih oleh electoral college yang anggotanya terdiri dari Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara).

Bentuk Pemerintahan Kamboja

Bentuk negara: Monarki Konstitusional

Ibukota: Phnom Penh

Kepala negara: RajaKepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Kamboja terbagi dalam 24 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh gubernur.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Administrasi negara dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibantu dijalankan oleh Dewan Menteri. Para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri bertanggung jawab kepada PM dan NA.

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan – Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain. Kemiskinan pun diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih. https://www.benchwarmerscoffee.com/

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan utama yang selalu dihadapi tiap negara, terutama negara yang sedang berkembang. Salah satu dari negara yang sedang berkembang adalah negara Indonesia. http://www.shortqtsyndrome.org/

Indonesia masih belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini dalam waktu dekat. Harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi masalah kemiskinan. Apapun kebijakannya pemerintah akan sangat tidak berguna apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaanya.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen, mengalami penurunan 0,25 persen poin terhadap bulan September 2018 dan mengalami penurunan 0,41 persen poin terhadap bulan Maret 2018.

Total penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang mengalami penurunan 0,53 orang terhadap bulan September 2018 dan mengalami penurunan 0,80 juta orang terhadap bulan Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan september 2018 sebesar 6,89 persen, mengalami penurunan menjadi 6,69 pesrsen pada bulan Maret 2019. Di samping itu persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2018 sebesar 13,10 persen, mengalami penurunan menjadi 12,85 persen pada bulan Maret 2019.

Dibandingkan saat bulan September 2018, Jumlah penduduk miskin pada bilan Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang. Di samping itu daerah di daerah pedesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang.

Garis Kemiskinan (GK) ketika bulan Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,00/kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKM) sebesar Rp313.250,00 (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) sebesar Rp112.018,00 (26,35 persen).

Pada bulan Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga yang tergolong miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan begitu maka, besarnya Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,00/rumah tangga miskin per bulan.

Berdasarkan uraian data diatas tersebut, masih banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun Pemerintah mengklaim bahwa setiap tahun angka kemiskinan di Indonesia selalu menurun.

Berikut ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan ;

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Taraf pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Terdapat sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bergairah.

3. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Masyarakat bakal dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya terbatas

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Kurangnya lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Dengan ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara fakta hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan yang di miliki.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang yang miskin disebabkan mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan memperopleh.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mana mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

7. Rendahnya Derajat Kesehatan

Tingkat pada kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa

8. Kondisi Terisolasian

Banyaknya masyarakat miskin secara ekonomi tidak berdaya karena tempat tinggalnya terpencil dan terisolasi. Mereka yang hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat.

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan

Dari bermacam-macam faktor penyebab munculnya kemiskinan ini, perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan. Berikut adalah upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan, yaitu :

1. Menggerakan pada bidang sektor real melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini begitu efektif mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

2. Menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.

3. Menghapuskan tindakan koruspsi yang mebuat berbagai layanan masyarakat terhambat sehingga membuat masyarakat tidak dapat menerima haknya sebagai warga negara. Akibatnya kemiskinan di Indonesia semakin berkembang.

4. Meningkatkan program zakat yang akan membantu pemerataan kesejahteraan sekaligus mengatasi kemiskinan dan dapat mencegah kesenjangan sosial.

5. Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar masyarakat memiliki kemampuan atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin pada semua jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga perguruan tinggi.

7. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara gratis.

8. Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk masyarakat yang tak mampu agar memiliki bekal dalam terjun ke dunia kerja.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat.

Melalu pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi ke depan

Terdapat hubungannya dengan penerapan otonomi area semenjak tahun 2001, data dan Info kemiskinan yang terdapat saat ini harus dilihat lebih lanjut, khususnya terhadap manfaatnya untuk rencana lokal.

Strategi supaya mampu menanggulangi krisis kemiskinan tak mampu kembali dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), dapat tetapi butuh diagnosa yang lengkap terhitung menyeluruh (sistemik) terhadap seluruh faktor yang sebabkan kemiskinan secara lokal.

Data serta Info kemiskinan yang akurat dan pas sasaran begitu diperlukan untuk menegaskan kesuksesan pelaksanaan serta pencapaian target ataupun sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di dalam tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Persoalan utama yang timbul sehubungan dengan data mikro saat ini ini yaitu, tak hanya data berikut belum tentu relevan untuk kondisi area atau komunitas, data berikut terhitung hanya mampu digunakan sebagai indikator dampak dan belum termasuk indikator-indikator yang mampu menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu area atau komunitas.

Didalam proses saat pengambilan keputusan diperlukan terdapatnya indikator-indikator yang realistis yang mampu diterjemahkan ke di dalam beraneka kebijakan dan program yang harus dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator berikut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Kajiannya dengan secara ilmiah terhadap berbagai macam fenomena yang terkait dengan kemiskinan, layaknya faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator di dalam pemahaman tanda-tanda kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, harus dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti harus mengembangkan sendiri proses pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya di dalam era otonomi area sekarang. Seluruh peneliti itu tak hanya dibatasi terhadap disiplin pengetahuan ekonomi, dapat tetapi terhitung disiplin pengetahuan sosiologi, pengetahuan antropologi, dan lainnya.

Back to top