Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan – Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain. Kemiskinan pun diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih. https://www.benchwarmerscoffee.com/
Kemiskinan adalah permasalahan utama yang selalu dihadapi tiap negara, terutama negara yang sedang berkembang. Salah satu dari negara yang sedang berkembang adalah negara Indonesia. http://www.shortqtsyndrome.org/
Indonesia masih belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini dalam waktu dekat. Harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi masalah kemiskinan. Apapun kebijakannya pemerintah akan sangat tidak berguna apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaanya.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen, mengalami penurunan 0,25 persen poin terhadap bulan September 2018 dan mengalami penurunan 0,41 persen poin terhadap bulan Maret 2018.
Total penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang mengalami penurunan 0,53 orang terhadap bulan September 2018 dan mengalami penurunan 0,80 juta orang terhadap bulan Maret 2018.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan september 2018 sebesar 6,89 persen, mengalami penurunan menjadi 6,69 pesrsen pada bulan Maret 2019. Di samping itu persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2018 sebesar 13,10 persen, mengalami penurunan menjadi 12,85 persen pada bulan Maret 2019.
Dibandingkan saat bulan September 2018, Jumlah penduduk miskin pada bilan Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang. Di samping itu daerah di daerah pedesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang.
Garis Kemiskinan (GK) ketika bulan Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,00/kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKM) sebesar Rp313.250,00 (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) sebesar Rp112.018,00 (26,35 persen).
Pada bulan Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga yang tergolong miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan begitu maka, besarnya Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,00/rumah tangga miskin per bulan.
Berdasarkan uraian data diatas tersebut, masih banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun Pemerintah mengklaim bahwa setiap tahun angka kemiskinan di Indonesia selalu menurun.
Berikut ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan ;
1. Pendidikan yang Terlampau Rendah
Taraf pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja
Terdapat sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bergairah.
3. Keterbatasan Sumber Daya Alam
Masyarakat bakal dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya terbatas
4. Terbatasnya Lapangan Kerja
Kurangnya lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Dengan ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara fakta hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan yang di miliki.
5. Keterbatasan Modal
Seseorang yang miskin disebabkan mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan memperopleh.
6. Beban Keluarga
Seseorang yang mana mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.
7. Rendahnya Derajat Kesehatan
Tingkat pada kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa
8. Kondisi Terisolasian
Banyaknya masyarakat miskin secara ekonomi tidak berdaya karena tempat tinggalnya terpencil dan terisolasi. Mereka yang hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat.
Dari bermacam-macam faktor penyebab munculnya kemiskinan ini, perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan. Berikut adalah upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan, yaitu :
1. Menggerakan pada bidang sektor real melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini begitu efektif mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
2. Menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.
3. Menghapuskan tindakan koruspsi yang mebuat berbagai layanan masyarakat terhambat sehingga membuat masyarakat tidak dapat menerima haknya sebagai warga negara. Akibatnya kemiskinan di Indonesia semakin berkembang.
4. Meningkatkan program zakat yang akan membantu pemerataan kesejahteraan sekaligus mengatasi kemiskinan dan dapat mencegah kesenjangan sosial.
5. Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar masyarakat memiliki kemampuan atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6. Menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin pada semua jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga perguruan tinggi.
7. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara gratis.
8. Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk masyarakat yang tak mampu agar memiliki bekal dalam terjun ke dunia kerja.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat.
Melalu pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Strategi ke depan
Terdapat hubungannya dengan penerapan otonomi area semenjak tahun 2001, data dan Info kemiskinan yang terdapat saat ini harus dilihat lebih lanjut, khususnya terhadap manfaatnya untuk rencana lokal.
Strategi supaya mampu menanggulangi krisis kemiskinan tak mampu kembali dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), dapat tetapi butuh diagnosa yang lengkap terhitung menyeluruh (sistemik) terhadap seluruh faktor yang sebabkan kemiskinan secara lokal.
Data serta Info kemiskinan yang akurat dan pas sasaran begitu diperlukan untuk menegaskan kesuksesan pelaksanaan serta pencapaian target ataupun sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di dalam tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Persoalan utama yang timbul sehubungan dengan data mikro saat ini ini yaitu, tak hanya data berikut belum tentu relevan untuk kondisi area atau komunitas, data berikut terhitung hanya mampu digunakan sebagai indikator dampak dan belum termasuk indikator-indikator yang mampu menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu area atau komunitas.
Didalam proses saat pengambilan keputusan diperlukan terdapatnya indikator-indikator yang realistis yang mampu diterjemahkan ke di dalam beraneka kebijakan dan program yang harus dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator berikut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Kajiannya dengan secara ilmiah terhadap berbagai macam fenomena yang terkait dengan kemiskinan, layaknya faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator di dalam pemahaman tanda-tanda kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, harus dilakukan.
Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti harus mengembangkan sendiri proses pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya di dalam era otonomi area sekarang. Seluruh peneliti itu tak hanya dibatasi terhadap disiplin pengetahuan ekonomi, dapat tetapi terhitung disiplin pengetahuan sosiologi, pengetahuan antropologi, dan lainnya.
