Beberapa Bentuk Pemerintahan Yang Ada di Dunia – Tiap negara baik yang berdaulat maupun tidak pasti memiliki pemerintahan. Pemerintah merupakan sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir, bisa merupakan sebuah negara atau wilayah di dalam negara. Dalam perihal definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah biasanya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi ternyata ada banyak sekali bentuk pemerintahan di dunia ini. Apa saja mereka?
Begitu mudah untuk menyebut kata “pemerintah,” tetapi jauh lebih baik jika kita menyebut kata tersebut dengan terminologi yang tepat. Pastinya saja, kita juga harus memahami arti dari setiap terminologi yang ada. slot online
Selain dari pada itu pun, kemungkinan istilah-istilah ini akan sangat membantu ketika kita mempersiapkan diri untuk ujian kewarganegaraan, menulis esai filsafat, menulis berita atau laporan, atau mengerjakan tugas kuliah ilmu politik di menit-menit terakhir. www.mrchensjackson.com
Pada daftar ini, kita akan menemukan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan. Sebagian merujuk pada kebijakan ekonomi, yang lain kepada struktur politik, dan yang lain kepada ideologi filosofis.
Beberapa dari konsep di sini saling tumpang tindih, sementara yang lain tidak memiliki paralel langsung. Ini dapat menjadi hal yang rumit, tapi setidaknya kami mencoba menyajikannya dengan lebih sederhana.
Satu persamaan yang dimiliki istilah-istilah ini adalah, masing-masing mengacu pada pendekatan tata kelola dan mengarah kepada ide-ide yang kompleks, berkembang, dan sering bertentangan mengenaio bagaimana kita harus hidup berdampingan dalam masyarakat yang lebih besar.
Simak penjelasannya mengenai 20 bentuk pemerintahan yang paling umum, lengkap dengan beberapa contohnya di dunia nyata.
1. ANARKI
Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).
2. ARISTOKRASI
Aristokrasi tertuju pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun.
Dalam kelas ini, kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah. Aristokrasi mempromosikan sistem kelas inheren yang menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah.
3. BIROKRASI
Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah (yang ditunjuk tanpa pemilu) menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif.
Dalam birokrasi, aturan, peraturan, prosedur, dan hasil dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, dan mencegah favoritisme dalam sistem.
Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh. Memang, penyederhanaan birokrasi implementasi kebijakan dapat terjadi di bawah pemerintahan seorang diktator atau demokrasi.
4. KAPITALISME
Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas—yang dengan kontrol regulasi terbatas—adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.
Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.
5. KOLONIALISME
Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.
Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa. Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.
6. KOMUNISME
Dalam bentuknya yang paling murni, Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Komunisme, yang sebagaimana diidealkan oleh para pemikir Karl Marx dan Friedrich Engels, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.
Oleh karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.
Perlawanan untuk stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini mampu bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.
7. DEMOKRASI
Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.
Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
8. FEDERALISME
Federalisme yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal. Ini umumya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian, teritori, atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas dan menyatukan.
Ini pun dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintahan yang berbeda.
9. FEODALISME
Feodalisme yaitu sebuah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer. Walaupun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis memisahkan kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani.
Kesempatan untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Pada sistem ini, petani biasanya menyediakan layanan tenaga kerja dan militer dengan imbalan pendudukan tanah dan perlindungan dari pasukan luar di bawah wewenang tuan yang mulia. Saat gilirannya, bangsawan, atau wilayah kekuasaan, sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer.
Feodalisme merupakan cara hidup yang sangat terdesentralisasi dan agraria, yang digantikan ketika kerajaan Eropa menciptakan infrastruktur untuk memaksakan pemerintahan pusat atas berbagai kekuasaan mereka.
10. KLEPTOKRASI
Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang berkuasa telah berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau keduanya, melalui korupsi dan pencurian. Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang akan diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi sebuah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penyelewengan dana, penggelapan, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi.
Kepentingan dari pribadi ini biasanya akan tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi partai yang berkuasa itu sendiri.
