Daftar Peristiwa Aneh Pada Masa Pemerintahan Kim Jong Un

Daftar Peristiwa Aneh Pada Masa Pemerintahan Kim Jong Un – Ada banyak aturan aneh dan sadis di Korea Utara (Korut) sepanjang rezim Kim Jong Un. Salah satunya dibunuhnya saudara kandung Kim Jong Un lantaran pergi ke Disneyland.

Beredarnya kabar kematian pemimpin tertinggi Korea Utara (korut) Kim Jong Un kian merebak. Namun tak satupun spekulasi menjawab semua misteri kematian diktator kelas dunia ini. (rezim Kim Jong Un) slot indonesia

Di luar itu semua, publik lantas menyoroti kebijakan tirani yang sudah turun 3 generasi itu. Seperti yang diketahui bersama bahwa negara Korea Utara, rezim Kim Jong Un dikenal sebagai dinasti yang ‘haus darah’.

Sepanjang kepemimpinan, dinasti Kim jong Un telah mencatat berbagai kebijakan ‘aneh’ dan terkenal sadis sepanjang sejarah dinasti di dunia. Terkadang, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Korea Utara ini pun tak masuk akal, sebut saja misalnya serangan balon kotoran ke ayah Kim Jong Un hingga kegilaan yang tak peduli urusan rakyat jelata.

Daftar Peristiwa Aneh Pada Masa Pemerintahan Kim Jong Un

Dilansir dalam berbagai sumber, berikut ini daftar kebijakan aneh di Korea Utara sepanjang dinasti keluarga Kim berkuasa dan memimpin dengan tangan besi.

Berikut adalah beberapa hal paling gila yang pernah terjadi di Korea Utara.

1.Ambisi narsis Kim Jong Il, dan hasrat untuk terkenal

Sebagai seorang penggemar film, ayah Kim Jong Un, yaitu Kim Jong Il terkenal sangat narsis dan gila hormat. Atas dasar ‘hobi’nya ia menggunakan kekuasaannya untuk mempromosikan negara komunisnya agar diakui dunia.

Alih-alih berencana membuat production house, pada tahun 1978 ia sampai menculik sutradara terkenal Shin Sang-ok dan istri serta aktris Choi Eun-hee untuk memonopoli mereka untuk membuat film yang nantinya akan ia sebut sebagai ‘film terbaik yang pernah diproduksi oleh negara’.

Di lain sisi, ketika ia sibuk mengerjakan ‘hal-hal yang ia sukai’ rakyat Korea Utara kala itu kelaparan. Angka kematian akibat kemiskinan juga disebut meningkat.

Di antara enam film yang mereka buat bersama adalah Pulgarasi, yaitu sebuah film yang memunculkan monster raksasa seperti naga yang menghancurkan istana kaisar di Korea abad pertengahan.

Kim Jong Il juga disebut memiliki koleksi sekitar 20.000 kaset dan DVD VHS, mudah untuk memahami kecintaan Kim terhadap film.

Sementara Kim sendiri adalah penggemar berat film aksi, seperti Rambo dan James Bond, sang diktator mendapatkan tendangannya dari produksi dan film pencahayaan hijau dengan alur cerita romantis.

Di antara film tersebut yang cukup populer di negaranya adalah ‘Jejak Kehidupan dan Gadis desa’, yaitu film yang menceritakan garis partai komunis sambil memasukkan drama tentang kekasih yang memenuhi impian revolusioner mereka.

Pemimpin Korea Utara itu bahkan cukup arogan untuk merilis buku “On the Art of Cinema” kembali pada tahun 1989, di mana ia memasukkan daftar tentang bagaimana menghasilkan film-film terbaik.

2.Perang dengan Korsel, Kim Jong Il kirim balon penuh kotoran manusia

Dalam upaya aneh perang biologis literal, Korea Utara mengirimkan jutaan balon berisi kotoran manusia dan sampah untuk melintasi perbatasan menuju Korea Selatan.

“Serangan aneh yang dilakukan tahun 2016 itu melihat balon melayang di atas laut Selatan, yang berisi satu kantong penuh sampah dan kotoran manusia,” ujar salah satu sumber yang dilansir laman Dailystar.

Para pejabat militer Korea Selatan kemudian diturunkan untuk membersihkan sampah tersebut karena dicurigai berisi senjata biologis. Setelah dibuka, isi tas tersebut penuh dengan kertas toilet bekas hingga puntung rokok.

Seorang perwira pada waktu itu mengatakan kepada Harian Korea JoongAng.

“Kami khawatir bahwa Korea Utara dapat mengirim zat biokimia untuk membahayakan rakyat kami, tetapi setelah menganalisis isinya itu hanya sampah. Di beberapa bundel, ada puntung rokok, tisu, dan kotoran manusia.”

3.Kim Jong Un belajar mengemudi truk di usia 3 tahun

Pada usia 3 tahun, Kim Jong-un dilatih untuk mampu mengendarai kendaraan roda 4 apapun itu jenisnya termasuk tank dan truk.

Pada 2015, seorang pendidik di Korea Utara, diperintahkan untuk mengajari Kim Jong Un yang kala itu masih berusia 3 tahun untuk belajar mengendarai mobil.

Tapi itu tidak berakhir di sana, dengan anak-anak juga dipaksa untuk mengetahui bahwa Kim Jong-un mengalahkan seorang pemilik perusahaan kapal pesiar dalam lomba perahu ketika ia berusia sembilan tahun.

4.Hukum polisi fesyen

Daftar Peristiwa Aneh Pada Masa Pemerintahan Kim Jong Un

Siswa Korea Utara yang ingin mendapatkan potongan rambut yang dirapikan pada musim panas 2014 akan bertemu dengan undang-undang baru yang aneh yang menentukan potongan rambut apa yang bisa mereka miliki.

Pilihan yang disediakan hanyalah gaya yang disukai Kim Jong Un yaitu bob. Tak boleh yang lain.

Undang-undang tersebut mendapat perhatian internasional hingga ditiru oleh berbagai tukanag cukur di dunia. Salah satunya dengan seorang penata rambut bahkan mempromosikan potongan rambut Kim Jong-un di tempat potong rambutnya.

Dalam peristiwa yang mengejutkan, para pejabat Korea Utara mengunjungi salon itu karena “iklan rambut yang buruk” dan mengatakan kepada tukang cukur Karim Nabback untuk menurunkannya tetapi penata rambut menolak.

5.Persahabatan Kim Jong Un dengan Dennis Rodman

Ada beberapa hal yang sama-sama dimiliki oleh diktator Kim Jong-un dan pemain basket NBA yang eksentrik Dennis Rodman, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk menjalin ikatan persahabatan.

Rodman dan Kim bersahabat ketika diktator itu melewati masa remajanya di Swiss untuk bersekolah.

Kim adalah penggemar berat Chicago Bulls dan pemain legendaris Michael Jordan dan rekan setimnya Dennis Rodman.

Setelah menjangkau Dennis, Kim pasti terkejut bahwa bintang NBA datang mengunjunginya dan bahkan membawa sekelompok pemain baseball untuk pertandingan di Korea Utara dalam rangka merayakan ulang tahun diktator itu.

6.Memproduksi viagra palsu untuk menjalankan ekonomi Korea Utara

Kim memperbudak rakyatnya dengan menaikkan pajak dan memaksa mereka mengumpulkan dana dan memproduksi massal viagra, metamfetamin hingga rokok palsu.

Industri barang palsu menghasilkan jutaan Korea Utara dengan Viagra palsu saja dijual seharga US$15, dengan beberapa klaim bahwa ia telah berhasil diekspor ke Jepang.

Korban tewas masih secara teknis memimpin di dalam negeri Korea Utara sendiri.

7.Orang mati masih bisa berkuasa di Korea Utara

Tahukah Anda bahwa sesungguhnya Kim Jong Un bukanlah pemimin yang sebenarnya? Lebih tepaatnya, Kim adalah manajer sementara ayah dan kakeknya yang melayani sebagai Pemimpin Abadi Korea Utara.

Akibatnya, itu berarti Kim Il-Sung dan Kim Jong-Il masih memiliki peran yang lebih tinggi dalam Pemerintahan di atas Kim Jong Un atas undang-undang yang telah dibuat sebelumnya.

Konsep yang dilakukan Korea Utara ini disebut dengan necrocracy – di mana orang mati secara teknis masih memegang peran sebagai kepala negara.

8.Gara-gara jalan ke Disneyland, saudara Kim Jong Un gagal naik tahta dan dibunuh

Gara-gara perjalanan ke Disneyland, saudara laki-laki Kim Jong Un yaitu Kim Jong Il, akhirnya dibunuh dan batal mengambil alih kekuasaan sebagai penenerus tahta sang ayah.

Padahal sebagai putra tertua, Kim Jong-Il sudah menetapkan tahta untuk Kim Jong-nam untuk akhirnya mengambil alih dari ayahnya ketika dia meninggal.

Pada pertengahan 90-an, Kim Jong Nam dianggap membelot karena mengunjungi Tokyo Disneyland menggunakan paspor palsu.

Dia ditangkap di Jepang yang mempertanyakan apakah paspor Republik Dominika yang dipalsunya asli.

Kim Jong Nam dengan cepat dikirim berkemas dan dideportasi ke China dan menyebabkan ayahnya sangat malu sehingga dia memotong putra sulungnya dari garis suksesi demi Kim Jong Un.

Kim Jong Nam akhirnya dibunuh di Bandara Kuala Lumpur Malaysia oleh dua wanita Indonesia yang ditipu dan mengira itu adalah bagian dari lelucon TV. Diyakini secara luas bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh Kim Jong-un.…

Permasalahan Komunikasi Oleh Pemerintah Indonesia Menangani Corona

Permasalahan Komunikasi Oleh Pemerintah Indonesia Menangani Corona – Ekonomi senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai komunikasi pemerintah dalam rangka penanganan virus Corona (COVID-19) kacau balau hingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apalagi ketika muncul wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Wacana pelonggaran sudah membawa dampak PSBB semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah. Sebabnya tidak lain adalah komunikasi yang kurang baik bahkan kacau dari pejabat pemerintah mulai dari awal penghindaran dan menolak/denial terhadap COVID-19,” kata Didik dalam keterangan resminya, Rabu (20/5/2020).

Ia pun menyinggung celetukan-celetukan pejabat pemerintah yang pernah terucap selama pandemi Corona ini. “Komunikasi yang menjadi blunder sangat banyak sekali, diantaranya ‘cukup makan nasi kucing dari menteri, minum saja susu kuda liar dari Wapres, dan kebingungan memahami larangan mudik dan pulang kampung’, ‘oke’ dari Presiden sendiri sebagai materi komunikasi yang salah kaprah dan ditanggapi negatif oleh masyarakat,” tutur Didik. slot online

Permasalahan Komunikasi Oleh Pemerintah Indonesia Menangani Corona

Menurutnya, cara komunikasi yang buruk dari pemerintah itulah yang menyebabkan kebijakan dalam penanganan Corona ini jadi tidak efektif.

“Hasil dari kebijakan tersebut terlihat pada saat ini di mana terjadi kebingungan publik di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten,” tegas dia.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menangani pandemi ini, apalagi jika memang ada pelonggaran PSBB.

“Presiden harus berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran yang sudah salah kaprah dan ditanggapi terserah saja oleh publik dan masyarakat luas. Ini sebagai pertanda tidak percaya dan pasrah terhadap keadaan,” pungkasnya.

Tagar dan video ‘Indonesia Terserah’ muncul di tengah pandemi Corona. Tagar #indonesiaterserah menggaung dengan narasi kekecewaan penanganan Corona yang dilakukan RI. Lantas bagaimana respons pemerintah?

“Kemudian untuk video Indonesia Terserah, kami jelaskan bahwa kita sangat tidak berharap kalangan dokter menjadi kecewa, sejak awal kami selalu mengedepankan bahwa ujung tombak kita adalah masyarakat,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube BNPB, Senin (18/5/2020).

“Kalau seandainya masyarakat ada yang terpapar lantas sakit dirawat di rumah sakit, apalagi dengan jumlah yang banyak dan tempat perawatannya penuh, maka yang sangat repot adalah tenaga dokter, termasuk perawat,” katanya.

Doni mengatakan sejak awal pemerintah sudah membahas perlindungan para tenaga medis, dari perawat hingga dokter, agar tidak kelelahan selama penanganan COVID-19 ini. Dia menyebutkan jumlah dokter di Indonesia termasuk sedikit dibanding negara-negara lain.

Permasalahan Komunikasi Oleh Pemerintah Indonesia Menangani Corona

“Jumlah dokter kita termasuk yang paling sedikit di berbagai negara, total dokter kita kurang dari 200 ribu orang, dokter paru 1.976 orang, artinya satu orang dokter paru harus layani sekitar 245 ribu warga negara Indonesia sehingga apabila kita kehilangan dokter maka ini kerugian yang sangat besar buat bangsa kita,” jelas dia.

Doni mengimbau masyarakat agar saling bekerja sama dalam pencegahan penularan virus Corona. Dia menekankan untuk menjalankan seluruh ketentuan protokol kesehatan dan ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan.

“Sekali lagi mari kita bekerja sama saling mengingatkan mencegah dan hindari jangan sampai kita menjadi sakit,” ujar Doni.

 Pemerintah memperbarui data kasus virus Corona di wilayah Indonesia. Tercatat ada 11.192 kasus positif Corona per hari ini.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, dr Achmad Yurianto, Minggu (3/5/2020). Dari 11.192 kasus positif Corona, ada 1.876 pasien sembuh dan 845 meninggal dunia.

Yuri mengatakan pemerintah terus melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat demi memutus mata rantai penyebaran Corona (COVID-19) di Indonesia. Per 3 Mei pemerintah sudah memeriksa 112.965 spesimen.

“Saudara-saudara sampai dengan hari ini pukul 12.00 WIB, jumlah spesimen yang telah diperiksa dengan menggunakan metode real time PCR berjumlah 112.965 spesimen dari 83.012 orang,” ujar Yuri.

 Pengamat Kebijakan Publik menilai ada bentuk ketidaktegasan pemerintah terkait surat edaran pengecualian perjalanan saat pandemi virus Corona. Ketidaktegasan ini disebut bisa membawa dampak bagi penanganan COVID-19 di Indonesia.

“Menurut saya, ini bentuk ketidaktegasan pemerintah karena banyak faktor luar yang mempengaruhinya khususnya dunia usaha, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit,” kata Pengamat Kebijakan Publik Adi Susilo saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).

Adi menyebut kebijakan tersebut menggambarkan pemerintah dihadapkan pada dua pilihan. Dia menyebut sempat ada keraguan dari pemerintah dalam mengambil pilihan tersebut.

“Memang pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit menyelesaikan dulu COVID-19 atau secara berbarengan menyelesaikan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dari awal nampaknya pemerintah ragu, tapi dengan keluarnya SE tersebut nampaknya pemerintah memilih kebijakan yang ke-2,” ucap Adi.

Adi menyebut pilihan yang diambil pemerintah maksudnya baik. Meski demikian, menurutnya dengan mengeluarkan surat edaran tersebut tentu bisa memberikan dampak pada penanggulangan COVID-19.

“Mungkin maksudnya baik tapi kebijakan itu justru bisa memperlama penanggulangan COVID-19. Saya lebih setuju selesain dulu COVID-19 dengan membuat perencanaan yang jelas dan tegas, setelah itu fokus pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Selain itu, pengecualian tersebut nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari celah agar bisa mudik.

“Iya bisa jadi bumerang, dengan kebijakan yang ada sekarang aja masyarakat masih mencari celah untuk bisa mudik, apalagi ada kebijakan pengecualian,” ujar Adi.

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengeluarkan edaran mengenai Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sejumlah kriteria orang mendapatkan pengecualian dan diperbolehkan melakukan perjalanan dalam masa pandemi ini.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan kriteria orang tersebut dari TNI dan Polri, pegawai BUMN, ASN, lembaga usaha, yang semuanya berkaitan dengan penanganan COVID-19, dan sejumlah kriteria masyarakat lainnya.

Pemerintah meminta masyarakat untuk berdamai dengan virus Corona selama pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menyebut hal itu tepat tapi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin.

“Kalau liat perkembangan pengendalian COVID-19 pilihan ini yang paling tepat, pengendalian COVID-19 selalu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang menyertainya. Aspek kesehatan tetap yang utama,” kata Melki saat dihubungi, Sabtu (16/5/2020).

Melki pun sependapat terkait harus adanya tatanan hidup baru di masyarakat untuk berdampingan dengan pandemi virus Corona. Pola hidup di berbagai bidang, sebutnya memang harus mengikuti kondisi Indonesia saat ini.

“Butuh tatanan hidup baru atau standar baru dalam berbagai aspek kehidupan baik pada masa pandemi maupun pasca pandemi. Penerapan pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, jaga jarak harus dibuat detail, tatanan baru dibuat khusus dalam berbagai bidang misal di pendidikan, lingkungan,” ucap Melki.

Meski demikian, Melki menyebut perubahan dan penyesuaian tatanan kehidupan di tengah pandemi Corona tetap harus diiringi dengan kedisiplinan protokol kesehatan. Ini, menurutnya butuh kerja sama dari semua pihak.

“Protokol kesehatan dalam berbagai bidang ini harus dilakukan secara ketat dan disiplin untuk memastikan kepatuhan. Aparat harus mengawasi semua tatanan baru yang sudah dihasilkan berjalan sesuai protokol kesehatan sehingga pengendalian COVID-19 tetap terkendali dan berbagai aspek kehidupan bisa berjalan kembali,” ujarnya.

Seperti diketahui, Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan virus Corona (COVID-19) tidak akan hilang dalam waktu singkat. Yuri pun menegaskan sikap berdamai dengan virus COVID-19 bukan berarti menyerah.

“WHO juga sudah merilis bahwa virus ini juga tidak akan dalam waktu singkat hilang di muka bumi. Ini permasalahan yang akan menimpa seluruh negara di muka bumi karena ini adalah masalah pandemi,” kata Yuri dalam konferensi yang disiarkan di YouTube BNPB, Sabtu (16/5/2020).

“Oleh karena itu saatnya lah kita sekarang untuk mulai mengubah perilaku kita untuk hidup di dalam kondisi bumi yang masih terancam dengan keberadaan COVID-19. Dalam beberapa kali disebutkan oleh presiden ini lah cara kita untuk berdamai dengan virus, bukan menyerah,” sambung Yuri.…

Berbagai Masalah Ekonomi Teratas Yang Wajib Diprioritaskan Oleh Pemerintah

Berbagai Masalah Ekonomi Teratas Yang Wajib Diprioritaskan Oleh Pemerintah – Pertempuran politik yang secara meyakinkan pun dimenangkan. Sekarang, pemerintah NDA harus menghadapi dan memenangkan tantangan ekonomi yang dihadapi negara.

Empat mesin utama ekonomi, investasi swasta, ekspor, konsumsi swasta dan sekarang bahkan investasi publik terhenti atau tergagap. Terlepas dari data yang tidak tahan terhadap kekhawatiran yang berkembang tentang kredibilitasnya, masalah kesehatan itu perlu diperhatikan. idnslot

Berbagai Masalah Ekonomi Teratas Yang Wajib Diprioritaskan Oleh Pemerintah

Pertumbuhan PDB melambat. Sektor otomotif yang krusial sangat menyakitkan. Kesulitan pertanian, kurangnya kemampuan manuver fiskal, kekhawatiran serius tentang pengangguran dan kekeringan investasi yang keras kepala di sektor swasta adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah baru.

Secara politis, pemerintah Modi akan dilengkapi dengan baik, tidak terbebani oleh koalisi atau paksaan lain. Tetapi pajak itu terkendala secara finansial dan tidak terlalu apung.

Mengambil alih ekonomi yang menghadapi tantangan serba, pemerintah NDA harus memprioritaskan dengan baik.

Sementara tantangan di bidang pertanian dan lapangan kerja membutuhkan pendekatan jangka panjang dan multi-dimensi, pemerintah harus, sebagai prioritas, melakukan upaya habis-habisan untuk bertahan dengan reformasi perbankan dan melakukan apa pun untuk memicu investasi sektor swasta. Yang pasti, sebagian besar masalah ini telah menumpuk untuk sementara waktu, meskipun mereka telah meningkat di masa lalu. Harapannya adalah bahwa istilah Modi kedua, dipersenjatai dengan mandat bersejarah, akan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan berani untuk menanganinya.

Berdasarkan percakapan dengan para ekonom terkemuka, berikut adalah lima masalah ekonomi teratas yang harus diprioritaskan oleh pemerintah baru:

– Menghidupkan Kembali Investasi

Berbagai Masalah Ekonomi Teratas Yang Wajib Diprioritaskan Oleh Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat memulai siklus

Ada beberapa masalah ekonomi yang lebih mendesak bagi pemerintah baru daripada mendapatkan investasi kembali ke jalurnya, kegagalan untuk melakukan hal itu dapat mengganggu rencana pertumbuhan India yang ambisius. Pembentukan modal tetap bruto, yang merupakan investasi bersih dalam aset tetap sebagai bagian dari produk domestik bruto, adalah 32,3% pada 2018-19, dibandingkan dengan 38,7% pada 2012-13.

Pulapre Balakrishnan, profesor ekonomi di Universitas Ashoka, mengatakan investasi publik di bidang-bidang seperti infrastruktur dan perumahan yang terjangkau, yang mengharuskan permintaan komoditas, baja dan semen, dapat memulai investasi swasta. Ini penting karena ekspor, yang juga memacu investasi swasta, belum benar-benar menjadi titik terang ekonomi.

M Govinda Rao, mantan anggota dewan penasehat ekonomi untuk PM, mengatakan investor swasta mungkin telah menahan diri selama kuartal terakhir, menunggu pemilihan umum berakhir.

Sekarang setelah Partai Bharatiya Janata Modi telah memenangkan mayoritas dalam pemilihan umum, kekhawatiran tentang pemerintahan koalisi telah dikesampingkan. “Kebangkitan kembali dalam iklim investasi hanya dapat terjadi ketika bank mau meminjamkan,” tambahnya.

Sudah ada tanda-tanda itu. Total pinjaman non-makanan (total pinjaman dikurangi uang muka ke Food Corporation of India) oleh bank komersial terjadwal naik 12,3% antara Maret 2018 dan Maret 2019, tahun pertama pertumbuhan dua digit dalam lima tahun terakhir.

Mengaktifkan investasi swasta juga akan memerlukan proses pengadaan tanah yang lebih ramping dan lingkungan yang lebih cepat dan izin-izin lain, yang jelas menunjukkan bahwa pemerintah yang baru harus menghentikan tugasnya.

– Reformasi Perbankan

Penjualan pasak akan melepaskan roh binatang

Salah satu kebijakan paling penting dari pemerintah Modi adalah Kode Kepailitan dan Kebangkrutan (IBC), 2016. Tingkat pemulihan untuk 94 kasus yang diselesaikan melalui IBC hingga 2018-19 telah 43%, dibandingkan 26,5% untuk mekanisme pemulihan seperti itu. keluar lebih awal, menurut Peringkat CRISIL. Selain itu, waktu rata-rata yang diambil untuk menyelesaikan kasus di bawah IBC adalah 324 hari, lebih tinggi dari yang diamanatkan 270 hari. Pada Maret 2019, sepertiga dari 1.143 kasus telah tertunda selama lebih dari 270 hari dan dalam beberapa kasus bahkan melampaui 400 hari.

Alasan penundaan berkisar dari litigasi oleh promotor putus asa untuk mempertahankan perusahaan mereka untuk penawar membeli waktu untuk membayar. Secara luas dirasakan bahwa pemerintah tidak dapat membuang waktu untuk menyelamatkan IBC dari kekacauan yang telah didudukinya dan harus mengimplementasikannya dalam proses yang ketat dan terikat waktu.

M Govinda Rao, mantan anggota dewan penasehat ekonomi untuk PM, mengatakan pemerintah harus melampaui merger bank sektor publik (PSB) dan melepaskan sahamnya. “Ini akan memungkinkan bank untuk mengambil risiko. Uang pembayar pajak yang cukup telah digunakan untuk rekapitalisasi mereka. ” Pemerintah menanamkan lebih dari Rs 1 lakh crore di PSB pada 2018-19, terhadap Rs 65.000 crore yang dianggarkan.

Pulapre Balakrishnan, profesor ekonomi, Universitas Ashoka, mengatakan rekapitalisasi tanpa reformasi tata pemerintahan jumlahnya sedikit. “Bagaimana pinjaman diberikan dan bagaimana kepala-kepala bank ini ditunjuk – mereka perlu dilihat.”

Ada juga krisis di perusahaan keuangan non-perbankan, dipicu oleh runtuhnya Infrastruktur Sewa & Jasa Keuangan. NBFC meminjam jangka pendek untuk meminjamkan jangka panjang, menciptakan ketidakcocokan. Dan karena mereka tidak dapat mengambil simpanan dari masyarakat, mereka bergantung pada bank dan reksa dana untuk modal. Pemerintah harus segera mengatasi masalah ini dan mengembalikan kepercayaan di antara NBFC yang menghadapi krisis likuiditas. Pemerasan likuiditas NBFC memiliki efek riak pada sektor-sektor seperti real estat, infrastruktur, dan UKM.

– Krisis Pertanian

Berbagai Masalah Ekonomi Teratas Yang Wajib Diprioritaskan Oleh Pemerintah

Matematika harus dibuat ramah petani

Sektor pertanian mempekerjakan setengah dari tenaga kerja India bahkan ketika kontribusinya terhadap PDB merosot di bawah 18%. Pada 2014, pemerintah NDA bercita-cita untuk menggandakan pendapatan pertanian. Sebaliknya, 2018-19 bisa menjadi yang terburuk bagi pendapatan petani dalam hampir dua dekade. Petani terhuyung-huyung di bawah asimetri inflasi. Karena disinflasi pada harga di tingkat petani, mereka menjual hasil pertanian mereka lebih murah tetapi membeli barang-barang lain dengan harga lebih tinggi. “Jadi, ketentuan perdagangan untuk pertanian telah menjadi yang terburuk sejak 1960-an,” kata Jehangir Aziz, yang mengepalai ekonomi pasar yang sedang tumbuh di JP Morgan.

Sektor agri menghadapi tantangan struktural yang serius. Antara 1970-71 dan 2015-16, jumlah tambak telah berlipat dua menjadi 145 juta, bahkan ketika ukuran tambak rata-rata telah lebih dari setengahnya menjadi 1,08 hektar. Sementara India telah mendorong reformasi di sektor ekonomi utama, pertanian tetap diabaikan setelah Revolusi Hijau.

Produksi naik tetapi harga di tingkat petani menurun. Sebagian besar inisiatif kebijakan – mulai dari harga dukungan minimum (MSP) dan subsidi pupuk hingga keringanan pinjaman pertanian – telah cacat, secara geografis tidak merata dan sebagian besar solusi bantuan-band. Meskipun tahun lalu melihat MSP tertinggi sejak 2014 dan keringanan pinjaman (senilai Rs 1,90.000 cr antara April 2017 dan awal 2019), protes petani dan bunuh diri telah melonjak. November lalu, 200 kelompok tani mengorganisir pawai protes, menuntut harga yang lebih baik.

Dalam jangka pendek, beberapa bentuk pemberian uang tunai seperti PM-Kisan dan pensiun akan meringankan rasa sakit. Tetapi reformasi struktural yang dalam sangat mendesak dan perlu, kata Abheek Barua, kepala ekonom, HDFC Bank. Merombak UU Pemasaran Hasil Pertanian, memungkinkan pembelian langsung dari organisasi produsen petani, merestrukturisasi kebijakan MSP dan membuka infrastruktur pasar – seperti pergudangan, pemrosesan, dan logistik – sangat penting. Anjak kebijakan ekspor yang konsisten dan dipikirkan secara matang dalam hal yang tahan lama adalah penting. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani dengan meningkatkan infrastruktur pedesaan akan sangat membantu. Akhirnya, pertanian mendukung terlalu banyak orang. Beberapa dari orang-orang ini harus dipindahkan secara proaktif ke sektor yang lebih produktif.

Pemerintahan dan Tantangan Politik Yang Ada di Indonesia

Pemerintahan dan Tantangan Politik Yang Ada di Indonesia – Setelah Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 2010 dan 2014, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto melambat, turun dari 6,2 persen pada 2010 menjadi 4,8 persen pada 2015. Sementara Pemerintah Indonesia dapat berbuat banyak untuk memerangi faktor-faktor keuangan eksternal seperti Turunnya harga komoditas dan menyusutnya pasar untuk ekspornya di Tiongkok, ada peluang bagi Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk memenuhi janjinya akan reformasi internal. Selain reformasi ekonomi, Jakarta menghadapi tantangan lain seperti persepsi korupsi di dalam pemerintah dan layanan publik. Tumbuhnya nasionalisme dan meningkatnya pengaruh militer dalam urusan domestik juga dapat memainkan peran yang menarik dalam membentuk masa depan Indonesia. idn slot online

Partai Nasionalisme dan Sentimen Anti-Cina

Pemerintahan dan Tantangan Politik Yang Ada di Indonesia

Parlemen Indonesia dipimpin oleh Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (Koalisi Pemerintah) yang terdiri dari partai-partai yang kebanyakan sekuler. Saat ini, koalisi memegang sekitar tujuh puluh persen dari 560 kursi, oposisi hanya dua puluh persen dan Partai Demokrat yang tidak selaras (Partai Demokrat) memegang sepuluh persen sisanya. Perlu dicatat bahwa meskipun memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, parlemen Indonesia sebagian besar sekuler; hanya 23 persen kursi yang dipegang oleh partai-partai Islam. Sebuah jajak pendapat baru-baru ini menemukan bahwa sebagian besar orang Indonesia menolak gagasan bahwa undang-undang nasional harus berbasis agama dan hanya 22 persen yang percaya bahwa itulah yang seharusnya terjadi. Sebaliknya, orang Indonesia cenderung bersandar pada partai-partai yang lebih sekuler-nasionalis. Mewakili dirinya sebagai suara orang miskin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekuler-nasionalis (PDI-P) adalah anggota paling populer dari koalisi, memegang dua puluh persen kursi parlemen. Yang kedua dari PDI-P adalah Partai Golongan Karya (Golkar), sebuah partai sekuler yang juga condong ke cita-cita nasionalis. Akhirnya, partai oposisi utama, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), juga sangat nasionalis. Nasionalisme jelas merupakan cita-cita yang terus beresonansi dengan pemilih Indonesia.

Meningkatkan nasionalisme, bagaimanapun, membawa risiko menyalakan kembali sentimen anti-Cina di negara itu. Sentimen anti-Cina berakar dari kombinasi kebijakan trans-migrasi dan pembangunan yang dialami selama rezim Suharto. Seperti yang dijelaskan oleh pakar kontra-terorisme, Sidney Jones, di bawah kebijakan transmigrasi Pemerintah Suharto, orang Jawa Muslim sering dipindahkan ke daerah-daerah yang didominasi oleh kelompok etnis lain, yang menyebabkan persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Sementara bersaing untuk sumber daya tersebut, kebijakan pembangunan yang tampaknya lebih menguntungkan orang Cina daripada penduduk asli diberlakukan:

Orang Cina tampaknya lebih diuntungkan dari kebijakan ekonomi daripada yang lain dan selama krisis ekonomi Asia, para pemilik toko Cina dituduh menimbun barang. Sekarang ada faktor tambahan, khususnya di Jawa, di mana beberapa kelompok Muslim telah menyerang pusat pelacuran dan perjudian, yang dalam beberapa kasus dimiliki oleh orang Cina. Tanpa informasi yang bertentangan, Anda mendapatkan keseimbangan Muslim-Cina ini diatur dengan Cina bertanggung jawab untuk semua wakil sosial dan Muslim yang ingin memeranginya.

Sementara sentimen anti-Cina sebagian besar telah jatuh sejak kerusuhan komunal 1998, ia masih digambarkan telah berurat berakar meski gejalanya tidak kentara. Akan tetapi, tumbuhnya nasionalisme dapat menyalakan kembali ketegangan-ketegangan ini dalam politik Indonesia. Ada beberapa indikasi tentang hal ini dari pejabat tinggi. Sebuah posting Facebook oleh Jenderal Angkatan Darat Indonesia Suryo Prabowo pada bulan Maret 2016 menghadapi reaksi publik karena menyarankan bahwa mereka yang ramah atau penuh kasih sayang dengan Cina-Indonesia tidak boleh sombong dengan kekuasaan atau otoritas. Dia menambahkan bahwa para pengikutnya harus ‘mengasihani’ etnis Tionghoa-Indonesia yang baik atau miskin karena yang terakhir tidak bisa lari ke negara lain bahkan jika mereka beresiko dibantai. Tidak peduli bahwa jabatan itu dikritik secara luas dan kemudian dihapus, Prabowo tetap menjadi tokoh berpengaruh setelah mengamankan 46,85 persen suara dalam pemilihan presiden 2014. Komentar itu dibuat sehubungan dengan Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok seperti yang biasa dikenalnya, Penjabat Gubernur Kristen-Cina di Jakarta. Pencalonan Ahok dalam pemilihan gubernur Jakarta tahun depan telah menimbulkan beberapa kontroversi karena latar belakang Cina dan Kristennya. Oposisi terhadap pencalonan Ahok telah tumbuh, dengan protes massa yang diadakan menyerukan penangkapannya menyusul komentar bahwa ia diduga membuat tentang Alquran. Sementara etnis Tionghoa Ahok bukanlah fokus protes, nada rasis dengan cepat menjadi jelas, dengan beberapa orang menyerukan agar Ahok dibunuh dan yang lain memegang spanduk bertuliskan “ganyang Cina”. Peristiwa semacam itu menunjukkan tantangan masa depan bagi orang Tionghoa Indonesia dalam mendapatkan perwakilan dan peran pemerintah dalam suasana nasionalisme agama yang sedang tumbuh.

Korupsi pemerintah

Masyarakat Indonesia menganggap tingkat korupsi di dalam pemerintah sangat tinggi. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Gallup, persentase orang Indonesia yang mengatakan bahwa korupsi tersebar luas di seluruh pemerintah tumbuh menjadi 91 persen pada tahun 2011 dari 84 persen pada tahun 2006. Sebuah survei oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional yang dilakukan pada bulan April 2016 menemukan bahwa 88 persen orang Indonesia percaya bahwa korupsi telah memburuk atau tetap stagnan dalam dua tahun terakhir. Sebagaimana dicatat oleh Unit Pengurangan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (PREMU) Asia Timur Bank Dunia, tidak hanya tingkat korupsi yang tinggi (baik nyata atau dianggap), membebankan biaya ekonomi dan sosial yang besar pada negara tersebut, tetapi juga mengurangi dari pemerintah kemampuan untuk menyediakan layanan publik.

Hubungan patron-klien yang ada di Indonesia dipandang sebagai faktor yang memungkinkan di balik korupsi ini. Dalam bentuknya yang sederhana, klientelisme terdiri dari “pelanggan” (biasanya pejabat pemerintah), yang menikmati akses ke sumber daya yang dikontrol pemerintah dan “klien” yang mengakses sumber daya ini melalui hubungan pribadi mereka dengan “pelanggan” mereka. Jaringan inilah yang, menurut PREMU, melemahkan aturan hukum di Indonesia, mengurangi akuntabilitas pemerintah dan menghambat efektivitas lembaga-lembaga pemerintah. Seperti yang ditunjukkan oleh associate professor Abu Elias Sarker, dinamika yang sama ini terbukti menjadi masalah di Bangladesh. Menulis di Jurnal Internasional Administrasi Publik, Sarker berpendapat bahwa politics politik patron-klien bercokol di Bangladesh dan telah memiliki efek menghambat pada pelembagaan inisiatif tata kelola yang baik ’. [2] Bukti klientelisme di Indonesia dapat dilihat dalam kasus mendiang terpidana narkoba Freddy Budimen, di mana ia menuduh pejabat tinggi secara aktif bekerja sama dengannya di pasar perdagangan narkoba dengan imbalan suap, dengan seorang pejabat bahkan menyediakan transportasi . Tuduhan tersebut menggemakan keprihatinan dari PREMU pada tahun 2003, ketika dicatat bahwa:

Keterlibatan militer, polisi, dan agen bea cukai dalam penyelundupan, pemerasan, dan jenis kejahatan terorganisir lainnya terkait dengan meningkatnya pelanggaran hukum oleh institusi yang seharusnya melindungi warga negara. Jadi, mungkin biaya korupsi terbesar adalah hilangnya kepercayaan pada pemerintah oleh warganya.

Kemampuan Keuangan

Pemerintahan dan Tantangan Politik Yang Ada di Indonesia

Sementara pengeluaran pemerintah umum (termasuk semua pengeluaran untuk barang dan jasa seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan, tetapi tidak termasuk pengeluaran untuk militer), di Indonesia secara bertahap meningkat sejak tahun 2000, masih tetap di bawah sepuluh persen dari PDB, di bawah pengeluaran yang sama dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengekang pengeluaran tahun ini sekitar $ 13,3 miliar karena penurunan pendapatan sebagai akibat dari harga minyak yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih lemah dari perkiraan dari pendapatan pajak.

Sementara faktor-faktor seperti jatuhnya harga minyak berada di luar lingkup pengaruh Pemerintah Indonesia, lebih banyak yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan pendapatan pajak untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah. Bank Dunia menunjukkan bahwa kekurangan pengumpulan pendapatan telah menghambat rencana pengeluaran pemerintah. Kekurangan terbesar dalam penerimaan pajak selama lebih dari satu dekade, sekitar $ 24 miliar, terjadi pada tahun 2015. Dilihat oleh tren saat ini, situasi ini tidak mungkin membaik dalam waktu dekat karena perbedaan antara pengumpulan pajak target dan pendapatan aktual telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir, dari $ 7 miliar di atas target pada 2008 menjadi $ 24 miliar di bawah pada 2015. Memulihkan pendapatan pajak yang hilang saja, oleh karena itu, dapat lebih dari menebus pemotongan baru-baru ini untuk pengeluaran pemerintah saat ini. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, mengingat mayoritas uang itu berada di wilayah hukum luar negeri, dengan hampir setengahnya tinggal di Singapura saja. Sebagaimana dibahas dalam Analisis Mingguan Strategis baru-baru ini, Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk memulihkan banyak uang yang hilang melalui skema amnesti pajak dan pengenalan tempat pajak sendiri. Sejauh ini, amnesti telah menjadi keberhasilan yang wajar dengan deklarasi aset sebesar $ 360 miliar (90 persen dari target), dan repatriasi berjumlah $ 13,7 miliar (13,6 persen dari target) pada akhir fase pertama program. Namun, rencana itu gagal mengatasi kelemahan mendasar dalam sistem perpajakan terutama fakta bahwa hanya sepuluh juta orang Indonesia dari populasi dewasa lebih dari 185 juta benar-benar memenuhi kewajiban pajak mereka.

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia – Mendekati waktu Pemilihan Umum alias Pemilu tahun 2019 mendatang, makin banyak kritik dan saran untuk pemerintah Indonesia. Para masyarakat pun mulai menilai apakah masa pemerintahan sekarang ini sudah baik atau belum. Malahan, ada juga yang membandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Nah namun pemerintahan yang baik itu sebenarnya kayak apa sih?

Berdasarkan dari BBC, beberapa lembaga internasional seperti World Justice Project dan World Bank sudah melakukan riset soal itu dan membuat ranking negara dengan pemerintahan terbaik. Yang dinilai yaitu ada tiga aspek yaitu pengambilan kebijakan sosial, tingkat kepercayaan, dan aturan hukum paling efektif. Yuk intip negara mana saja yang meraih nilai tertinggi dan bagaimana mereka bisa jadi negara dengan pemerintahan terbaik. idn slot

1. Denmark

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia

Negara Denmark dianggap paling sempurna dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup penduduknya. Seluruhnya dapat fasilitas yang baik.

Poin terpenting yang dibuatkan Denmark jadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik adalah keberhasilannya memenuhi kebutuhan kesehatan, nutrisi, pendidikan dasar, dan juga komunikasi warganya. Tak cuma buat penduduknya aja sih, semua orang yang tinggal di Denmark akan mendapat fasilitas itu. Hebatnya, orang Denmark juga punya kepercayaan yang tinggi antar warganya. Misalnya kalau izin sakit dan tidak bisa masuk kantor, tidak perlu pakai surat dokter. Bilang ke atasan aja, mereka sudah pasti percaya dan akan memberi izin.

Prioritas lain Pemerintah Denmark adalah mendorong peningkatan kerja sama publik dan privat (Public-Private Partnership) terutama dalam rangka mencapai tujuan SDGs 2030. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Denmark telah menganggarkan dana sebesar DKK 490 juta, di mana DKK 60 juta ditujukan bagi pengembangan inovasi dan promosi kewirausahaan, antara lain yang difokuskan bagi kaum perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital.

Dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, Pemerintah Denmark telah mengalokasikan anggaran sebesar DKK 350 juta untuk periode 2018-2021, termasuk kontribusi sebesar DKK 25 juta pertahun di dalam kerangka Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) guna membangun dan meningkatkan kemitraan konkrit antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat madani dalam mencapai tujuan SDGs 2030.

2. Selandia Baru

Perlakuan para penduduk negara Selandia Baru kepada lansia memang paling istimewa. Tak heran kalau masuk jadi salah satu pemerintahan terbaik

Selandia Baru dikenal sebagai negara yang sangat cantik dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan di film Lord of the Rings yang mengambil latar belakang negara Selandia Baru, yang menggambarkan keragaman geografis mulai dari gunung, danau, pantai, sampai kehidupan hewan dan tumbuhannya yang menarik. Tidak hanya itu saja, dalam artikel ini akan membahas negara Selandia Baru lebih dalam dari kondisi iklim, akses transportasi, budaya, sampai ke sistem pendidikan mereka.

Masa pensiun umumnya jadi hal yang menakutkan. Tubuh tidak lagi produktif sementara penghasilan segitu-gitu aja. Kalau di Selandia Baru, itu tidak perlu ditakutnya. Ketika saat warganya masuk usia 65 tahun, pemerintah akan memberi tunjangan dengan nilai yang besar tanpa peduli latar belakangnya. Tak cuma itu aja sih keunggulan negara ini. Ternyata, Selandia Baru merupakan negara pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan di tahun 1893.

3. Kanada

Apa bila mau hidup tentram, Kanada bisa jadi pilihan. Negara ini paling stabil soal urusan politik, bahkan paling jarang ada terorisme atau kekerasan

Meski pilihan hidup penduduknya beda-beda, penduduk Kanada cenderung bisa menerima perbedaan. Persoalan yang sering jadi perbedebatan seperti hak pilih wanita serta LGBTQ sudah tidak jadi hal besar. Pantas saja kan negaranya tentram dan damai. Tak cuma itu saja, soal nutrisi, kesehatan, pendidikan dasar, dan hak asasi manusia juga terpenuhi dengan baik.

4. Jepang

Negara yang Memiliki Pemerintahan Terbaik di Dunia

Jepang menjadi satu-satunya negara Asia dengan pemerintahan terbaik. Yang menjadi kekuatan negara ini adalah sistem pendidikannya.

Negara yang terkenal dengan sebutan negeri matahari terbit ini berada di benua Asia tepatnya berada di kawasan Asia Timur. Negara Jepang termasuk negara kepulauan, terdiri atas 6.852 pulau yang tersebar dari utara hingga ke selatan dengan 4 pulau utamanya yakni Hokkaido, Honsu, Shikoku dan Kyushu.

Negara Jepang terbentuk sejak 660 SM, tidak heran jika Jepang merupakan salah satu negara tertua di dunia. Pembentukan negara Jepang dilakukan oleh Kaisar Jimmu untuk pertama kalinya dan menjadi pelopor mata rantai monarki di Jepang hingga saat ini.

Negara Jepang ini memang populer sebagai negara maju yang teratur. Tak heran jika masuk jadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik. Kebutuhan dasar termasuk sanitasi semua terpenuhi dengan layak. Memang bahwa asuransi kesehatan termasuk mahal dan berdasarkan pendapatan, tapi penduduknya bisa ke dokter kapan aja tanpa takut biaya. Selain dari pada itu, kekuatan utamanya terletak pada sistem pendidikannya yang baik.

5. Botswana

Adanya prinsip yang dimiliki negara Botswana tentang menyelesaikan pertikaian dengan solusi, bukan berperang, membuatnya jadi negara di Afrika yang pemerintahannya paling baik

Satu-satunya dari negara di Afrika yang dapat julukan sebagai pemerintahan terbaik adalah Botswana. Pencegahan untuk persoalan korupsinya termasuk yang paling baik karena mereka punya badan sendiri yang mengurusi itu, mirip KPK di Indonesia. Istimewanya, pendapatan dari pertambangan berlian didistribusikan secara adil ke seluruh negara. Jadi semua orang bisa menikmati hasil kekayaan alamnya. Mayarakatnya pun terbuka dan suka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Sesuai dengan prinsip mereka bahwa peperangan bukan jalan keluar pertikaian.

6. Chili

Yang terakhir, ada negara Chili yang pemerintahannya transparan dan bisa mengontrol korupsi. Dikatakan bahwa pejabatnya tidak bisa disuap.

Salah satu negara berdaulat yang berada di benua Amerika dan masuk ke dalam negara Amerika Selatan adalah Republik Chili atau dalam bahasa Spanyol yaitu Republica de Chile. Dengan ibu kota Santiago, negara Chili terbagi ke dalam 3 zona. Zona yang pertama dikenal dengan nama Chili kontinental yang merupakan daratan utama, berupa jalur sempit berlokasi di panti barat Kerucut Selatan. Panti barat yaitu Kerucut Selatan yang membujur dari pesisir tenggara Samudra Pasifik hingga Andes dengan panjang 4.270 km. Negara Chili ini berbatasan darat dengan Peru di sebelah utara, Argentina dan Bolivia di sebelah timur dengan panjanga keseluruhan mencapai 6.339 km dan pada bagian selatan berbatasan dengan Selat Drake.

Apabila negara yang pejabatnya susah disuap adalah Chili. Tragedi suap-menyuap tidak bakal mempan deh disini. Ini karena pemerintahannya yang transparan dan melawan korupsi. Selain dari pada itu, urusan perizinan yang biasanya merepotkan, di Chili sih semuanya jadi lebih mudah dan juga cepat. Asuransi dalam bidang kesehatannya murah tapi efektif. Pembangunan infrastruktur juga masih terus berjalan dengan baik.

Memang bahwa Indonesia belum masuk dalam daftar ini, tapi kita harus tetap optimis lo. Lagi pula, pemerintahan yang baik bukan hanya soal pemimpinnya aja kok, partisipasi rakyat buat mendukung pemerintahan juga jadi kunci suksesnya.

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia – Pendidikan merupakan salah satu dari berbagai hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang, tidak hanya itu pendidikan juga berperan besar bagi kemajuan dan perkembangan sebuah bangsa. Suatu bangsa yang maju dan besar tentu ditunjang dengan kualitas pendidikan yang memadai bagi warganya.

Baru saja ada suatu lembaga penelitian bernama The Social Progress Imperative merilis hasil penelitian tentang tingkat pendidikan yang dasar di seluruh dunia yang tersaji melalui Index Kemajuan Sosial. Berikut ini akan disajikan tentang Deretan Negara Bersistem Pendidikan Terbaik di Dunia yang berpijak pada hasil penelitian The Social Progress Imperative dan sumber lain yang terpercaya. bet88

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Berdasarkan yang diperlihatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh The Social Progress Imperative ditemukan bahwa Negara-Negara di Asia terus mengalami pertumbuhan dari segi kualitas pendidikannya. Hal tersebut pun terukur dari beberapa faktor seperti tingkat keaksaraan dewasa, kemauan pendaftaran ke sekolah dasar, kemauan pendaftaran ke sekolah menengah, serta kesetaraan gender di dalam pendidikan. Berikut adalah paparan dan hasilnya :

1. Korea Selatan

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada, Korea Selatan bertengger di nomor 1. Korea berhasil mengalahkan Jepang yang  meskipun investasi dalam pendidikan anak usia dini cukup tinggi tetapi masih belum mampu mengimbangi model pendidikan Korea Selatan yang bahkan memberlakukan lama belajar selama tujuh hari kerja. Selain itu Anggaran pendidikan nasional pada tahun 2014 diperkirakan mencapai hingga 11 Miliar US Dollar atau setara 150 Triliun Rupiah. Taraf melek huruf total adalah 97,9% dengan komposisi, laki-laki 99,2% dan 96,6% perempuan.

2. Jepang

Susunan pendidikan berbasis teknologi telah menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan beberapa kemauan riset yang tak pernah surut, selain itu Bangsa Jepang juga terkenal sangat menghargai tradisi sehingga tak heran melahirkan tokoh besar dalam pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi Guru Bangsa. PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dari Negara Jepang yang hampir 5,96 Triliun USD tentu membuktikan klaim tersebut lebih lanjut.

3. Singapura

Negara bertetangga dengan Indonesia ini menjadi salah satu Negara dengan Sistem pendidikan terbaik dikarenakan fokus dalam mengembangkan pendidikan dasarnya yang kuat dan maju.

4. Hongkong

Manajemen untuk bidang pendidikan di Negara Hongkong mengadopsi model pendidikan UK menjadikan Hongkong  sebagai salah satu yang terbaik, jumlah anggaran pendidikan pendidikan yang cukup tinggi perkapita, ditambah dengan kurikulum mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang sangat berbasis pada fakta dan dunia kerja tentu semakin mendukung berkembangnya pendidikan. Alasan lainnya pastinya terkait dengan tingginya angka orang yang melek huruf yang mencapai 94,6%.

5. Finlandia

Sebagian orang yang menganggap sistem pendidikan di Finlandia adalah yang terbaik di dunia sepertinya harus berpikir ulang dengan hasil penelitian baru ini, sebab kini Finlandia ada di urutan No 6 Dunia. Hal tersebut terjadi karena pengaruh dari berubahnya beberapa kebijakan pemerintah semisal penghapusan program kuliah gratis turut berperan dalam kemunduran yang terjadi.

6. Inggris Raya (UK)

Sistem untuk otonomi pendidikan yang menjadikan perbedaan sistem penyelenggaraan pendidikan seperti misalnya di Skotlandia, Irlandia, Welsh dan Inggris Utara dianggap berperan dalam kemunduran sistem pendidikan di seluruh wilayah Kerajaan.

7. Kanada

Kalender dalam bidang pendidikan di Kanada bervariasi antara 180-190 hari, memberikan hasil yang mengesankan dengan kualitas lulusan terutama perguruan tinggi yang sangat produktif dan kompetitif, selain itu fokus pemerintah dalam pendidikan Anak Usia dini pun turut membantu majunya pendidikan di Negara ini.

8. Belanda

Kurangnya investasi di bidang pendidikan, perencanaan dan manajemen pendidikan utamanya di sektor pendidikan sekolah tinggi, telah menempatkan Belanda pada urutan ini.

9. Irlandia

Meski tingkat melek huruf yang mencapai 99% untuk pria dan wanita, tidak adanya biaya pendidikan mulai dari tingkat awal, menengah hingga perguruan tinggi, ternyata belum mampu menjadikan salah satu negara pada wilayah Kerajaan Inggris ini mencapai rangking yang lebih baik.

10. Polandia

Kementerian Pendidikan Polandia sudah merancang satu model Pendidikan menjadi bisnis Pendidikan di negara ini. Ini mengakibatkan tingginya tingkat investasi di Bidang Pendidikan yang meletakkan negara ini terbaik ke 4 di Eropa dan ke 10 di Dunia.

11. Denmark

Pemerintahan Negara Dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia

Susunan dalam bidang pendidikan di Denmark terfokus menyeluruh, mulai dari pendidikan pra sekolah hingga ke tingkat pendidikan tinggi, juga kemauan pemerintah untuk terus mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam hal Pendidikan menjadikan Denmark salah satu Negara dengan sistem pendidikan terbaik di Dunia.

12. Jerman

Dalam negara Jerman, pendidikan adalah sepenuhnya soal negara, yang tidak ada urusannya dengan urusan politis pemerintahan federal. Bagian yang lain pendidikan gratis mulai dari tingkat menengah hingga tinggi menjadikan universitas di Jerman adalah rujukan bagi calon mahasiswa Eropa bahkan Dunia.

13. Rusia

Taraf melek huruf yang mencapai angka 100%, ditambah dengan tenaga kerja Rusia yang terkenal sangat profesional dengan integritas tinggi menjadikan negara ini sebagai salah satu dalam urutan sistem pendidikan terbaik Dunia.

14. Amerika Serikat 

Untuk Anda yang mengira bahwa Negara Paman Sam ini adalah yang terbaik dunia dalam sistem pendidikan tampaknya perlu melihat angka ini. Angka Melek Huruf berkisar 99% (baik laki-laki & perempuan, Rusia 100% dengan asumsi pembulatan). 81.500.000 jumlah dari Siswa terdaftar per tahun dengan 38% di primer (setara dengan SD-SMA), 26% pendidikan tinggi (Universitas) 85% dari Mahasiswa AS telah mencapai ijazah sekunder (Sarjana). Disamping itu sekitar 30% belajar menjadi pemegang ijazah pasca-sekunder (Doctoral dan Postdoctoral). Seluruh warga berhak untuk pendidikan gratis sampai pendidikan sekolah tinggi.

15. Australia

Negeri Kangguru, yang juga negara tetangga Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik sistem pendidikannya, dengan jumlah warga melek huruf mencapai 99%. Malahan ada dari versi lain dari survei sejenis menempatkan Australia sebagai urutan 10 besar terbaik.

16. New Zealand

Keinginan dari para Pemerintah Negara berbahasa resmi Inggris dan Maori ini tampaknya tak bisa diremehkan, meski kebanyakan hasil survei yang menyatakan negara ini sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik, Angka itu di dasarkan pada kemauan warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan bukan pada prestasi pendidikannya.

17. Israel

Negara yang memiliki bahasa resmi Ibrani dan Arab ini juga salah satu yang terbaik sistem pendidikannya, kebanyakan diukur dari skala pendidikan tingginya. Disamping itu pendidikan dasar dan menengah untuk usia kanak-kanak masih terus dikembangkan.

18. Belgia

Pendidikan di belgia dijalankan dengan berbagai cara dan ketentuan, namun untuk jenjang hingga tahapan sekolah menengah diwajibkan bagi seluruh warga tanpa dikenakan biaya.

19. Republik Ceko

Di negara ini pendidikan gratis hingga usia 15. Sistem pendidikannya pun terbagi menjadi lima tingkat pra-sekolah, SD, SMA, perguruan tinggi, dan universitas.

20. Swiss

Meski populer sebagai negara pemberi hadiah Nobel, rangking Swiss sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia tampaknya masih harus berada di urutan terendah versi survei ini. Ini terkait langsung dengan kebijakan pemerintah Swiss tentunya.

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia – Tiap negara baik yang berdaulat maupun tidak pasti memiliki pemerintahan. Pemerintah merupakan sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir, bisa merupakan sebuah negara atau wilayah di dalam negara. Dalam perihal definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah biasanya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi ternyata ada banyak sekali bentuk pemerintahan di dunia ini. Apa saja mereka?

Begitu mudah untuk menyebut kata “pemerintah,” tetapi jauh lebih baik jika kita menyebut kata tersebut dengan terminologi yang tepat. Pastinya saja, kita juga harus memahami arti dari setiap terminologi yang ada. slot online

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia

Selain dari pada itu pun, kemungkinan istilah-istilah ini akan sangat membantu ketika kita mempersiapkan diri untuk ujian kewarganegaraan, menulis esai filsafat, menulis berita atau laporan, atau mengerjakan tugas kuliah ilmu politik di menit-menit terakhir.

Pada daftar ini, kita akan menemukan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan. Sebagian merujuk pada kebijakan ekonomi, yang lain kepada struktur politik, dan yang lain kepada ideologi filosofis.

Beberapa dari konsep di sini saling tumpang tindih, sementara yang lain tidak memiliki paralel langsung. Ini dapat menjadi hal yang rumit, tapi setidaknya kami mencoba menyajikannya dengan lebih sederhana.

Satu persamaan yang dimiliki istilah-istilah ini adalah, masing-masing mengacu pada pendekatan tata kelola dan mengarah kepada ide-ide yang kompleks, berkembang, dan sering bertentangan mengenaio bagaimana kita harus hidup berdampingan dalam masyarakat yang lebih besar.

Simak penjelasannya mengenai 20 bentuk pemerintahan yang paling umum, lengkap dengan beberapa contohnya di dunia nyata.

1. ANARKI

Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).

2. ARISTOKRASI

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia

Aristokrasi tertuju pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun.

Dalam kelas ini, kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah. Aristokrasi mempromosikan sistem kelas inheren yang menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah.

3. BIROKRASI

Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah (yang ditunjuk tanpa pemilu) menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif.

Dalam birokrasi, aturan, peraturan, prosedur, dan hasil dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, dan mencegah favoritisme dalam sistem.

Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh. Memang, penyederhanaan birokrasi implementasi kebijakan dapat terjadi di bawah pemerintahan seorang diktator atau demokrasi.

4. KAPITALISME

Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas—yang dengan kontrol regulasi terbatas—adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.

Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.

5. KOLONIALISME

Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.

Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa. Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.

6. KOMUNISME

Beberapa Bentuk Pemerintahan di Dunia

Dalam bentuknya yang paling murni, Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Komunisme, yang sebagaimana diidealkan oleh para pemikir Karl Marx dan Friedrich Engels, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.

Oleh karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.

Perlawanan untuk stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini mampu bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.

7. DEMOKRASI

Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.

Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

8. FEDERALISME

Federalisme yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal. Ini umumya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian, teritori, atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas dan menyatukan.

Ini pun dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintahan yang berbeda.

9. FEODALISME

Feodalisme yaitu sebuah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer. Walaupun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis memisahkan kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani.

Kesempatan untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Pada sistem ini, petani biasanya menyediakan layanan tenaga kerja dan militer dengan imbalan pendudukan tanah dan perlindungan dari pasukan luar di bawah wewenang tuan yang mulia. Saat gilirannya, bangsawan, atau wilayah kekuasaan, sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer.

Feodalisme merupakan cara hidup yang sangat terdesentralisasi dan agraria, yang digantikan ketika kerajaan Eropa menciptakan infrastruktur untuk memaksakan pemerintahan pusat atas berbagai kekuasaan mereka.

10. KLEPTOKRASI

Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang berkuasa telah berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau keduanya, melalui korupsi dan pencurian. Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang akan diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi sebuah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penyelewengan dana, penggelapan, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi.

Kepentingan dari pribadi ini biasanya akan tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi partai yang berkuasa itu sendiri.

Mengenai Demokrasi dan Negara-negara Dengan Pemerintahan Demokrasi

Mengenai Demokrasi dan Negara-negara Dengan Pemerintahan Demokrasi – Dengan etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Dalam perkataan dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (periode 1861-1865) demokrasi secara sederhana diartikan sebagai “the government from the people, by the people,,and for the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. sbobet88

Mengenai Demokrasi dan Negara-negara Dengan Pemerintahan Demokrasi

Berikut ini merupakan sejumlah pengertian demokrasi menurut para ahli.

1. Pengertian dari demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah suatu sistem pemerintahan yang mana dibentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

2. Pengertian dari demokrasi menunut Charles costello adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas oleh hukum dan budaya dalam melindungi masing-masing hak perorangan warga negara.

3. Pengertian dari demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan yang dilaksanakan dan diadakan dari rakyat dan bagi rakyat. Hal terkait yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat sendin yang telah dipilih olch mereka rakyat sendiri setelah yakin kalau setiap keperluannya senantiasa mendapat perhatian pada aturan yang sudah atau akan disusun olch wakil-wakil rakyatnya terkait penerapan kekuasaan negara.

Istilah dari kata demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Kemudian setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat sebelumnya.

Pada kebenarannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas, mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk bedan-badan perwakilan. Setelah itu, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Demokrasi dapat pula dimaknai sebagai suatu bentuk sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Ketika masa dahulu, saat sistem pemerintahan demikian rupanya menyulitkan setiap rakyat yang mana rakyat tidak begitu dipertimbangkan untuk mendukung sistem pemerintahan. Namun begitu ketika saat sekarang sejarah sudah mencatat kalau Demokrasi merupakan sistem politik yang paling banyak penerapannya di sejumlah negara seluruh dunia. karna kita semua dapat dimaklumi jika Demokrasi merupakan suatu sistem yang transparan dan adil.

Ciri – Ciri Demokrasi

Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi jika menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan ciri – ciri demokrasi. Ciri – ciri demokrasi antara lain:

– Penduduk negara turut terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

– Adanya penghargaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat.

– Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman independen sebagai bagian dari alat penegakan hukum.

– Setaranya dalam hak bagi seluruh rakyat di segala bidang (pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya).

– Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

– Pers nya pun yang dapat bebas dalam menyampaikan informasi dan juga mengontrol perilaku kebijakan pemerintah.

– Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, adil, jujur dalam menentukan pilihan pemimpin dan pemerintahan serta anggota perwakilan rakyat.

– Adanya pengakuan dari perbedaan keragaman suku, agama, budaya, bahasa dan lain sebagainya.

Selain dari pada ciri – ciri demokrasi di atas, terdapat ciri lain dari negara demokrasi yaitu:

– Ciri Konstitusional: Berkaitan dengan kehendak, kekuasaan atau kepentingan rakyat yang tercantum pada di dalam konstitusi atau undang – undang yang berlaku.

– Ciri Perwakilan: Berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan diwakilkan oleh sejumlah orang yang dipilih oleh rakyat sendiri.

– Ciri Pemilihan umum: Kegiatan politik dalam memilih pihak di pemerintahan.

– Ciri Kepartaian: partai yang digunakan sebagai media dalam pelaksanaan sistem demokrasi.

– Ciri Kekuasaan: adanya pembagian kekuasaan serta pemisahan kekuasaan.

– Ciri Tanggung Jawab: Tanggung jawab yang berasal dari pihak terpilih.

Waktu ke waktu sudah bertambah banyak negara yang mengganti sistem pemerintahan mereka dengan sistem demokrasi. Indonesia tergolong negara yang menerapkan sistem demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Perihal ini disebabkan demokrasi dipertimbangan banyaknya jumlah rakyat yang dipunyai oleh sebuah negara. Di bawah ini kami akan membahas sebagian negara-negara yang menganut sistem demokrasi terbesar di dunia.

1. India

Mengenai Demokrasi dan Negara-negara Dengan Pemerintahan Demokrasi

 India merupakan negara dengan sistem demokrasi dengan jumlah penduduknya paling besar di dunia yaitu urutan nomor 2 yang menyebabkan negara in termasuk negara demokrasi paling besar di dunia. Terdapat pula sistem yang diadopsi India adalah sistem demokrasi liberal. Pada akhir ini atau tepatnya pada tahun 2014 Silam yang mengadakan pemilihan umum. Bisa kita bayangkan coba kondisi pemilu di sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Biarpun begitu proses berjalannya pemilu di sana benar terjaga dengan anan dan berlangsung secara karena sistem yang mereka pakai benar-benar efisien.

2. Amerika Serikat

Negara yang seringkali dinamakan dengan Paman Sam merupakan penganur demokrasi paling tua dan juga lebih berpengalaman. Perjalanan sistem demokrasi di sana hingga waktu sekarang ini sungguh baik dan sudah menjadi negara adikuasa. Selain daripada itu negara ini termasuk negara paling berpenganuh di dunia untuk saat ini. Total dari peserta pemilu di sana kurang lebih dapat mencapai 250 juta jiwa yang menunjukkan bahwa betapa tingginya antusias masyarakat Amerika Serikat di sana.

3. Indonesia

Negara Indonesia sendiri bertambah berhasil saja ketika menerapkan mengadakan Pemilu. Dibuktikan ketika Pemilu terakhir ini Indonesia bisa terbilang cukup aman tertib serta lancar walaupun tidak sepenuhnya dapat kita katakan baik apabila disamakan dengan negara India terkait sistem yang efisien. Namun begitu mengenai pergerakan politik setiap waktunya menjadi bertambah dan bertambah bagus. Pada tahun 2014 saja jumlah partisipan yang terlibat pada pemilu yakni mencapai lebih dari 190 juta jiwa. Kemudian nantinya bisa diprediksikan pada Pemilihan selanjutnya, jumlah suara akan tetap bertambah terlebih lagi Sudah cukup banyak remaja yang sudah memasuki usia bisa ikut menyuarakan suaranya.

4. Brazil

Negara Brazil tergolong negara yang terbesar dan jumlah penduduknya amat tinggi di Benua Amerika Selatan. Brazil juga memiliki jumlah penduduk mencapai kurang lebih 200,000,000 jiwa. Tentang hak suara pemilu bisa mencapai 140 juta jiwa. Pelaksanaan untuk pemilihan umum di Brasil sendiri adalah 4 tahun sekali beda halnya dengan Indonesia yang pelaksanaannya lima tahun sekali.

5. Pakistan

Pakistan yaitu sebuah negara Islam yang memiliki jumlah penduduk paling banyak nomor 2 didunia sudah negara kita negara Indonesia Pakistan sendiri juga adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dan terbesar. Secara urutan nomor 5. Intinya negara ini mempunyai konsep pemerintahan republik Islam namun begitu terkait pelaksanaan pemilihan pemerintah masih memakai sistem demokrasi lewat pemilihan umum.

6. Nigeria

Nigeria merupakan negara yang lokasinya berada di benua Afrika tepatnya di bagian barat Nigeria. negara yang termasuk ke dalam benua Afrika ini memiliki jumlah penduduk banyak. Negara Nigeria sendiri mempunyai konsep pemerin republik Federal Nigeria yang baru saja menerapkan pemilihan umum terakhir terjadi di tahun 2015 yang lalu. Yang mana pada penentuan di negara Nigeria diterapkan bertepatan dengan pemilihan presiden dan parlemen pemerintahan.

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN – Tahukah Anda ternyata ada banyak sekali bentuk-bentuk pemerintahan di dunia ini? Beragai negara lain ada juga lho yang tidak memiliki presiden. Lho, terus siapa dong pemimpinnya? Jawabannya, tergantung seperti apa bentuk pemerintahannya.

Kali ini mau membahas bentuk-bentuk pemerintahan negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), nih. Anda pastinya telah tahu dong siapa saja anggota negara ASEAN? Negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. slot88

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Negara Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang bekerja sama didalam bidang ekonomi dan geo-politik. Organisasi ini didirikan terhadap th. 1967 di Bangkok, Thailand. Negara ASEAN berjumlah 5 terhadap awal pembentukkannya. Namun kala ini jumlah Negara Anggota ASEAN telah meraih 10.

ASEAN miliki Prinsip yang dipegang teguh yakni :

– Menghargai kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional semua negara anggota ASEAN;

– Komitmen dengan dan tanggung jawab kolektif didalam menambah perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN;

– Menolak agresi, ancaman, pemakaian kekuatan, atau tindakan lainnya didalam wujud apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;

– Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan didalam negeri negara anggota ASEAN, dan menjunjung kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, dan juga pemajuan keadilan sosial.

Masyarakat ASEAN

Masyarakat ASEAN adalah kesatuan bangsa Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup damai, stabil dan makmur, dan juga terikat dengan didalam kemitraaan pembangunan yang dinamis dan saling peduli.

Pembentukan Masyarakat ASEAN dilatarbelakangi, antara lain, oleh adanya dampak negatif krisis ekonomi yang menimpa negara-negara anggota ASEAN terhadap th. 1997. Hal itu mendorong ASEAN berinisiatif untuk menciptakan kawasan yang miliki daya tahan ekonomi. Selain itu, pembentukan Masyarakat ASEAN didorong oleh munculnya lebih dari satu isu international yang mengganggu stabilitas di kawasan ASEAN, seperti terorisme, perdagangan narkotika, kejahatan lintas batas, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan latar belakang tersebut, terhadap 9th ASEAN Summit th. 2003 di Bali, negara anggota ASEAN menyetujui untuk membentuk Masyarakat ASEAN terhadap th. 2020 dengan tiga pilar yakni pilar politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Sudah mulai penasaran seperti apa bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara tersebut? Yuk, langsung saja simak pembahasan lengkapnya di bawah ini!

Bentuk Pemerintahan Indonesia

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Bentuk negara: Republik Presidensial

Ibukota: Jakarta

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan (Desentralis)

Berdasarkan konstitusinya, Indonesia merupakan negara kesatuan, tetapi ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada 6 urusan wajib pemerintah pusat, yakni Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, dan Pendidikan.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Sistem presidensil di Indonesia secara formal dan substansial bervariasi dalam periode kepolitikannya. Sekarang ini, sistem presidensil di Indonesia dijalankan dengan cara pemilu (pemilihan presiden dan wakil presiden yang sepaket). Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Malaysia

Bentuk negara: Monarki Federasi

Ibukota: Kuala Lumpur

Kepala negara: Sultan yang dipertuan agung

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Federasi

Malaysia adalah negara berbentuk federasi dengan 13 negara bagian.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Sistem parlementer di Malaysia menganut model Westminster, di mana Kepala Negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Kepala Negara Malaysia dipilih setiap 5 tahun oleh lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala Negara pun punya wewenang mengangkat Perdana Menteri yang jadi Kepala Pemerintahan dan tokoh dominan dalam pemerintahan negara.

Bentuk Pemerintahan Filipina

Bentuk negara: Republik Presidensial

Ibukota: Manila

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan

Meskipun disebut sebagai negara kesatuan, tetapi nyatanya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom, yakni region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera yang memiliki kekuasaan legislatif tertentu.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Presiden menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dan dipilih untuk jabatan 6 tahun. Sementara untuk wakil presiden dipilih secara langsung dan terpisah dari pemilihan presiden.

Bentuk Pemerintahan Singapura

Bentuk negara: Republik Parlementer

Ibukota: Singapura

Kepala negara: Presiden

Kepala Negara Singapura ialah presiden yang dipilih untuk menjabat selama 6 tahun. Presiden yang dipilih setidaknya harus sudah pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, atau pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dollar.

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Sistem pemerintahan: Parlementer

Sedangkan Kepala Administrasi Negara dikepalai oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh menteri-menteri yang semuanya anggota parlemen. Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden, sedangkan para menteri diangkat oleh Presiden atas saran Perdana Menteri.

Bentuk Pemerintahan Thailand

Bentuk negara: Monarki Konstitusional

Ibukota: Bangkok

Kepala negara: Raja

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Negara Thailand terbagi ke dalam 76 provinsi yang disebut changwat. Tiap provinsi atau changwat ini dipimpin oleh gubernur yang diangkat oleh Mendagri (kecuali gubernur Bangkok yang dipilih rakyat).

Sistem pemerintahan: Parlementer

Raja selaku Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.

Bentuk Pemerintahan Brunei Darussalam

Berbagai Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN

Bentuk negara: Monarki Absolut

Ibukota: Bandar Sri Begawan

Kepala negara: Sultan

Kepala pemerintahan: Sultan

Bentuk negara: Kesatuan

Negara Brunei terbagi ke dalam 4 distrik administratif yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab ke Perdana Menteri.

Sistem pemerintahan: Presidensil

Untuk dasarnya, Sultan berperan dominan pada sistem pemerintahan Brunei. Konstitusi Brunei merupakan gabungan dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Inggris/Westminster. Di Brunei, Sultan adalah pilihan Allah di bumi, sehingga Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam di segala aspek kehidupan kesultanan.

Bentuk Pemerintahan Vietnam

Bentuk negara: Republik Sosialis

Ibukota: Hanoi

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Administrasi pemerintahan Vietnam dibagi ke dalam 64 provinsi.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki oleh NA atau National Assembly. Organ eksekutif ini terdiri dari Perdana Menteri, deputi PM, menteri-menteri, dan beberapa anggota lainnya. Khusus PM, ia harus bertanggung jawab kepada NA. Presiden di Vietnam merupakan kepala negara yang mewakili rakyat secara internal dan eksternal.

Bentuk Pemerintahan Laos

Bentuk negara: Republik Sosialis

Ibukota: Vientiane

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Negara Laos dibagi dalam 16 provinsi dan sebuah zona khusus yang diperintah secara militer.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Kepala Negara ini pun dipimpin oleh Presiden dan Kepala Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri.

Bentuk Pemerintahan Myanmar

Bentuk negara: Republik Parlementer

Ibukota: Rangoon

Kepala negara: Presiden

Kepala pemerintahan: Presiden

Bentuk negara: Kesatuan

Sistem pemerintahan: Presidensil

Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada negara Myanmar, Presiden dipilih oleh electoral college yang anggotanya terdiri dari Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara).

Bentuk Pemerintahan Kamboja

Bentuk negara: Monarki Konstitusional

Ibukota: Phnom Penh

Kepala negara: RajaKepala pemerintahan: Perdana Menteri

Bentuk negara: Kesatuan

Kamboja terbagi dalam 24 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh gubernur.

Sistem pemerintahan: Parlementer

Administrasi negara dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibantu dijalankan oleh Dewan Menteri. Para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri bertanggung jawab kepada PM dan NA.

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan – Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain. Kemiskinan pun diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai salah satu tujuannya atau lebih.

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan utama yang selalu dihadapi tiap negara, terutama negara yang sedang berkembang. Salah satu dari negara yang sedang berkembang adalah negara Indonesia. http://www.shortqtsyndrome.org/

Indonesia masih belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini dalam waktu dekat. Harus adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi masalah kemiskinan. Apapun kebijakannya pemerintah akan sangat tidak berguna apabila masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaanya.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen, mengalami penurunan 0,25 persen poin terhadap bulan September 2018 dan mengalami penurunan 0,41 persen poin terhadap bulan Maret 2018.

Total penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang mengalami penurunan 0,53 orang terhadap bulan September 2018 dan mengalami penurunan 0,80 juta orang terhadap bulan Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan september 2018 sebesar 6,89 persen, mengalami penurunan menjadi 6,69 pesrsen pada bulan Maret 2019. Di samping itu persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2018 sebesar 13,10 persen, mengalami penurunan menjadi 12,85 persen pada bulan Maret 2019.

Dibandingkan saat bulan September 2018, Jumlah penduduk miskin pada bilan Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang. Di samping itu daerah di daerah pedesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang.

Garis Kemiskinan (GK) ketika bulan Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,00/kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKM) sebesar Rp313.250,00 (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKNM) sebesar Rp112.018,00 (26,35 persen).

Pada bulan Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga yang tergolong miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan begitu maka, besarnya Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,00/rumah tangga miskin per bulan.

Berdasarkan uraian data diatas tersebut, masih banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun Pemerintah mengklaim bahwa setiap tahun angka kemiskinan di Indonesia selalu menurun.

Berikut ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan ;

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Taraf pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Terdapat sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bergairah.

3. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Masyarakat bakal dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya terbatas

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Kurangnya lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Dengan ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara fakta hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan yang di miliki.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang yang miskin disebabkan mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan memperopleh.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mana mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

7. Rendahnya Derajat Kesehatan

Tingkat pada kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa

8. Kondisi Terisolasian

Banyaknya masyarakat miskin secara ekonomi tidak berdaya karena tempat tinggalnya terpencil dan terisolasi. Mereka yang hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat.

Upaya Pemerintah Mengurangi Angka Kemiskinan

Dari bermacam-macam faktor penyebab munculnya kemiskinan ini, perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan. Berikut adalah upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan, yaitu :

1. Menggerakan pada bidang sektor real melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini begitu efektif mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

2. Menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.

3. Menghapuskan tindakan koruspsi yang mebuat berbagai layanan masyarakat terhambat sehingga membuat masyarakat tidak dapat menerima haknya sebagai warga negara. Akibatnya kemiskinan di Indonesia semakin berkembang.

4. Meningkatkan program zakat yang akan membantu pemerataan kesejahteraan sekaligus mengatasi kemiskinan dan dapat mencegah kesenjangan sosial.

5. Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar masyarakat memiliki kemampuan atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin pada semua jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga perguruan tinggi.

7. Memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara gratis.

8. Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk masyarakat yang tak mampu agar memiliki bekal dalam terjun ke dunia kerja.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat.

Melalu pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi ke depan

Terdapat hubungannya dengan penerapan otonomi area semenjak tahun 2001, data dan Info kemiskinan yang terdapat saat ini harus dilihat lebih lanjut, khususnya terhadap manfaatnya untuk rencana lokal.

Strategi supaya mampu menanggulangi krisis kemiskinan tak mampu kembali dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), dapat tetapi butuh diagnosa yang lengkap terhitung menyeluruh (sistemik) terhadap seluruh faktor yang sebabkan kemiskinan secara lokal.

Data serta Info kemiskinan yang akurat dan pas sasaran begitu diperlukan untuk menegaskan kesuksesan pelaksanaan serta pencapaian target ataupun sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di dalam tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Persoalan utama yang timbul sehubungan dengan data mikro saat ini ini yaitu, tak hanya data berikut belum tentu relevan untuk kondisi area atau komunitas, data berikut terhitung hanya mampu digunakan sebagai indikator dampak dan belum termasuk indikator-indikator yang mampu menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu area atau komunitas.

Didalam proses saat pengambilan keputusan diperlukan terdapatnya indikator-indikator yang realistis yang mampu diterjemahkan ke di dalam beraneka kebijakan dan program yang harus dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator berikut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.

Kajiannya dengan secara ilmiah terhadap berbagai macam fenomena yang terkait dengan kemiskinan, layaknya faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator di dalam pemahaman tanda-tanda kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, harus dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti harus mengembangkan sendiri proses pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya di dalam era otonomi area sekarang. Seluruh peneliti itu tak hanya dibatasi terhadap disiplin pengetahuan ekonomi, dapat tetapi terhitung disiplin pengetahuan sosiologi, pengetahuan antropologi, dan lainnya.

Back to top